Surabaya, INFOJAWATIMUR.COM –
Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah tidak hanya diwujudkan melalui pendidikan dan penelitian, tetapi juga melalui kontribusi keilmuan dalam proses perumusan kebijakan publik. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut dilakukan oleh Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH UNESA), bersama tim akademisi melalui kemitraan dengan Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB).
Kolaborasi lintas perguruan tinggi ini berfokus pada kajian hukum, penyusunan naskah akademik, serta perancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mendukung pembentukan kebijakan di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Kerja sama tersebut memadukan perspektif hukum dengan kajian ekonomi dan pembangunan agar regulasi yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masyarakat di daerah.
Dalam pelaksanaannya, Nabilla Desyalika Putri, yang juga merupakan Certified Legislative Drafter, bertindak sebagai ketua tim. Ia bekerja bersama Dr. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H., dan Apriliani Kusumawati, S.H., M.H.
Ketiga akademisi tersebut memiliki bidang keahlian yang saling melengkapi, mulai dari penyusunan naskah akademik dan perancangan regulasi, penelaahan substansi hukum, hingga identifikasi serta analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi kebijakan daerah.
Kemitraan dengan PKEPK FEB UB yang diketuai Prof. Dwi Budi Santoso, S.E., M.S., Ph.D., sekaligus mencerminkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam perumusan kebijakan publik. Perspektif hukum menjadi unsur penting dalam melengkapi kajian ekonomi dan pembangunan, sehingga penyusunan regulasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara lebih menyeluruh.
Dalam proses pembentukan peraturan daerah, naskah akademik dan Raperda memiliki peran penting. Kajian yang mendasarinya perlu memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan demikian, regulasi yang dirancang diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan dapat diterapkan secara efektif.
Kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen hukum. Keterlibatan akademisi juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rancangan kebijakan memiliki argumentasi ilmiah, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan konsekuensi penerapannya bagi masyarakat.
Di sisi lain, kemitraan lintas perguruan tinggi ini menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam menghubungkan kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan dengan kebutuhan praktis pemerintahan. Melalui kerja sama tersebut, hasil kajian akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum di daerah.
Aktif dalam Riset Hukum dan Jejaring Akademik Internasional
Selain terlibat dalam kajian hukum dan penyusunan regulasi daerah, Nabilla Desyalika Putri juga aktif mengembangkan penelitian serta jejaring akademik di tingkat nasional maupun internasional. Fokus kajiannya mencakup sejumlah isu hukum kontemporer, khususnya hukum lingkungan, hukum adat, hak-hak masyarakat adat, serta tata kelola sumber daya alam.
Salah satu kegiatan internasional yang diikutinya adalah The 3rd International Forum on Asian Laws bertema “Identity of Asian Law: What is Asian about Asian Laws?” yang diselenggarakan oleh Oxford Programme in Asian Laws (OPAL), University of Oxford, di Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, Thailand, pada 30–31 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, Nabilla tampil sebagai presenter dengan membawakan penelitian berjudul “Evolving Recognition: The Changing Landscape of Indigenous Land Registration in Indonesia (A Case Study of Kertha Jaya Pendem Customary Village, Bali).” Penelitian yang dikembangkan bersama mahasiswa FH UNESA, I Made Ray Devayuda, tersebut membahas dinamika pengakuan dan pendaftaran tanah masyarakat adat dalam perkembangan hukum pertanahan di Indonesia.
Forum internasional itu mempertemukan akademisi dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas perkembangan serta karakteristik hukum di kawasan Asia. Partisipasi Nabilla menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring akademik sekaligus memperkenalkan hasil penelitian mengenai perkembangan hukum Indonesia dalam forum ilmiah internasional.
Kiprah akademik juga ditunjukkan oleh anggota tim lainnya. Apriliani Kusumawati, S.H., M.H., turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum melalui penulisan artikel ilmiah di berbagai jurnal akademik serta keterlibatannya sebagai reviewer jurnal ilmiah.
Sementara itu, Dr. Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H., memperluas pengalaman akademiknya melalui partisipasi dalam Teaching and Researching International Law in Asia (TRILA) 2026 yang diselenggarakan oleh Centre for International Law (CIL), National University of Singapore (NUS), pada 20–21 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Elisabeth mengangkat berbagai tantangan hukum humaniter internasional, terutama mengenai perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata. Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi global dalam pengembangan pendidikan dan penelitian hukum internasional.
Rangkaian kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan partisipasi dalam forum akademik nasional maupun internasional tersebut menunjukkan latar belakang keilmuan serta pengalaman tim yang beragam. Hal ini menjadi modal dalam mendukung kemitraan bersama PKEPK FEB Universitas Brawijaya, khususnya dalam mengintegrasikan kajian hukum dengan perspektif ekonomi dan pembangunan untuk menjawab kebutuhan perumusan kebijakan daerah.
