Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang secara pruden dan kredibel di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Meski demikian, kebijakan fiskal tahun depan tetap diarahkan ekspansif dengan target defisit 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa. Dalam forum itu, ia menjelaskan bahwa pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 berlangsung ketika ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia meningkat.
Tekanan global menjadi pertimbangan RAPBN
Menurut Suahasil, gangguan pada rantai pasok global dapat meningkatkan volatilitas harga dan menambah tekanan inflasi. Dari sektor keuangan, perubahan suku bunga kebijakan Federal Reserve, Eropa, dan Jepang juga berpotensi memengaruhi kondisi keuangan global serta minat investor terhadap negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, ia menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Kinerja APBN hingga Agustus 2026 juga dinilai tetap solid. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 tercatat 5,45 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan pada triwulan II mencapai 5,29 persen.
Pendapatan negara hingga periode tersebut mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN. Capaian itu, menurut Suahasil, memperlihatkan peran APBN sebagai instrumen untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
APBN 2026 digunakan secara fleksibel
Sepanjang 2026, pemerintah menggunakan APBN secara fleksibel dan responsif untuk menghadapi sejumlah tantangan. Penggunaannya mencakup penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ancaman El Nino.
Suahasil mengatakan APBN juga memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan dunia usaha. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal. Defisit APBN 2026, kata dia, dijaga tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh pasif dalam menghadapi tekanan. “Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif,” ujar Suahasil.
Rincian kesepakatan APBN 2027
Pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja negara dalam APBN 2027 sebesar Rp4.106,26 triliun. Nilai tersebut naik Rp9,07 triliun dari angka sebelumnya, yaitu Rp4.097,19 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.
Pada sisi pendapatan, pemerintah dan DPR menyepakati target Rp3.435,10 triliun, meningkat Rp9,07 triliun dari sebelumnya Rp3.426,03 triliun. Penerimaan perpajakan ditetapkan Rp2.911,95 triliun, naik Rp4 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok Rp522,48 triliun atau meningkat Rp5,07 triliun.
Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027 mencakup pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Pemerintah dan DPR juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Sumber: ANTARA News – Finansial
