Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperkuat strategi pengelolaan dana haji melalui optimalisasi investasi, diversifikasi portofolio, dan penjajakan peluang investasi strategis dalam ekosistem haji serta umrah.
Langkah itu dibahas dalam The 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 yang diselenggarakan BPKH pada 15 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Berdasarkan data per September 2026, dana kelolaan BPKH mencapai Rp185,73 triliun. Besarnya dana tersebut membuat pengelolaan harus menyeimbangkan kebutuhan likuiditas, prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, mitigasi risiko, dan upaya meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah.
Investasi strategis dalam ekosistem haji
Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin mengatakan perspektif pengelolaan dana haji perlu diperluas. Menurut dia, dana haji tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan aset keuangan, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat ekosistem layanan haji Indonesia.
Ia menyebut peluang investasi strategis dapat diarahkan ke sektor akomodasi, katering, dan logistik di Makkah serta Madinah. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030 dan berpotensi menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai pengguna layanan, melainkan juga mitra investasi dalam ekosistem haji.
Investasi langsung yang dirancang secara tepat juga dinilai berpotensi membantu memitigasi risiko nilai tukar dan inflasi. Selain itu, investasi tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya layanan yang lebih baik dan andal bagi calon jamaah haji.
Namun, setiap peluang harus dikaji berdasarkan kelayakan bisnis, profil risiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta manfaat jangka panjang bagi jamaah. Karena itu, keputusan investasi tidak cukup hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga perlindungan dana dan kesinambungan pengelolaan keuangan haji.
Dana haji tetap untuk kepentingan haji
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong peninjauan terhadap pola pengelolaan dana haji agar potensi dana yang terhimpun dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ia juga menegaskan perlunya penguatan peran BPKH dengan tetap memastikan dana haji digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menyampaikan bahwa dana haji harus diperlakukan sebagai restricted fund, sehingga penggunaannya tetap berada dalam lingkup kebutuhan haji. Di sisi lain, diversifikasi investasi diperlukan untuk mengurangi konsentrasi risiko dan membuka peluang peningkatan nilai manfaat.
Pelaksanaan diversifikasi, menurut materi forum, perlu dilakukan secara terukur agar hasil pengelolaan tetap sejalan dengan keamanan dana dan tujuan penggunaannya. Dewan Pengawas BPKH memiliki fungsi pengawasan, termasuk memberikan persetujuan atas penempatan dan investasi keuangan haji sesuai kewenangannya.
Teknologi dan kepercayaan publik
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menempatkan kepercayaan publik sebagai dasar pengelolaan dana haji. Dana yang dihimpun dari calon jamaah, menurut dia, merupakan amanah yang membutuhkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan efektif, dan manajemen risiko yang cermat.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat mitigasi risiko, mendeteksi transaksi tidak wajar, serta meningkatkan transparansi dan layanan kepada jamaah.
Peluang pengembangan ekosistem ekonomi haji juga terbuka melalui kerja sama Indonesia, Arab Saudi, dan negara lain di sektor akomodasi, transportasi, katering, layanan kesehatan, logistik, serta layanan digital. Pengembangan itu perlu disertai pengamanan siber, perlindungan data, tata kelola yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan pengelolaan keuangan haji harus memperhatikan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji saat ini sekaligus keberlanjutan manfaat bagi calon peserta pada masa mendatang.
Melalui IHFF 2026, BPKH mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik internasional. Lembaga tersebut berkomitmen memperkuat kualitas keputusan investasi, transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, transformasi digital, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan demi menjaga amanah dana jamaah.
Sumber: ANTARA News – Terkini
