Pemerintah akan memulai pemantauan serentak terhadap sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Kamis, 15 Oktober. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi operasional koperasi di lapangan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu segera ditangani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan rencana tersebut setelah memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN).
Zulkifli mengatakan pemantauan tahap pertama akan menyasar sekitar 8.000 koperasi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari untuk melihat kesiapan setiap koperasi dan menemukan hambatan yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha.
Pemeriksaan kondisi koperasi di lapangan
Pemantauan akan mencakup pengecekan kebutuhan operasional koperasi, termasuk ketersediaan barang. Pemerintah ingin mengetahui apakah kebutuhan tersebut sudah tersedia dan, apabila belum, apa penyebabnya.
Untuk menjalankan kegiatan itu, kementerian dan para wakil menteri telah menerima pembagian tugas kunjungan. Pada hari pertama, lebih dari 100 KDKMP yang hadir dalam rapat akan dikunjungi. Kunjungan juga dilakukan di berbagai daerah dengan melibatkan panglima komando daerah militer, gubernur, dan bupati.
Pelibatan banyak unsur pemerintahan dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat langsung dikoordinasikan dengan lembaga atau pejabat yang berwenang. Dengan cara itu, masalah di lapangan diharapkan tidak berhenti pada tahap pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.
Zulkifli mencontohkan kemungkinan keterlambatan pupuk sebagai salah satu persoalan yang perlu dibantu penyelesaiannya. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati, dapat membantu agar kebutuhan koperasi terpenuhi dan kegiatan usaha tetap berjalan.
Komunikasi mengenai kendala juga dapat dilakukan secara langsung oleh pejabat yang melakukan kunjungan. Mekanismenya menyesuaikan pihak yang datang ke lokasi dan persoalan yang ditemukan.
Posko disiagakan selama satu bulan
Selain kunjungan lapangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah membentuk posko untuk mengawal perkembangan KDKMP selama satu bulan. Posko tersebut akan mencatat berbagai persoalan, termasuk masalah yang belum dapat diselesaikan di daerah.
Staf posko disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan dan meneruskan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kepada pejabat terkait. Zulkifli menyatakan dirinya akan menerima laporan setiap sore. Jika ada masalah yang tidak dapat ditembus atau diselesaikan melalui koordinasi biasa, ia akan turun tangan.
Pengawalan diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pihak. Selain kementerian dan BUMN, program tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, camat, kepala desa, serta pengurus koperasi.
Pendampingan dilakukan bertahap
Zulkifli menilai KDKMP masih membutuhkan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap. Proses tersebut diperkirakan berlangsung sekitar satu hingga dua tahun sebelum koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.
Menurut dia, apabila dalam kurun dua tahun koperasi sudah berjalan baik, KDKMP diharapkan mampu beroperasi dengan sendirinya. Pemantauan serentak dan pendampingan berkelanjutan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan koperasi dapat berfungsi serta menangani kendala yang muncul sejak tahap awal operasional.
Sumber: ANTARA News – Terkini
