Gresik, INFOJAWATIMUR.COM –
Persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menggelar pertemuan dengan para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas agenda pengupahan tahun 2027, termasuk sejumlah komponen perhitungan, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam pertemuan itu, Bupati Gresik menekankan pentingnya penyusunan linimasa (timeline) yang jelas agar setiap tahapan pembahasan dan perumusan rekomendasi pengupahan dapat berjalan terarah serta terkoordinasi.
Selain itu, ia mendorong pemetaan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi serta realisasi investasi daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Pemkab Gresik juga telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 mengenai arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.
Sebagai tindak lanjut, proses pembahasan akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha. Keterlibatan ketiga unsur tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pengupahan.
Sesuai jadwal pemerintah, penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Dengan demikian, tahapan pembahasan dan penyusunan rekomendasi di daerah perlu diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.


















