Jakarta, INFOJAWATIMUR.COM – Sebagian publik di Tanah Air sedang hangat memperbicangkan ihwal wacana Badan Gizi Nasional (BGN) mempersiapkan skema pembagian ompreng Makan Bergizi Gizi (MBG) ke siswa berbasis kantin sekolah.
Hal ini disampaikan langsung Kepala BGN, Nanik S. Deyang yang menilai pendekatan baru tersebut, merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun sasaran program.
Wacana yang kini tengah menyita perhatian publik setelah adanya pergantian pada pucuk pimpinan BGN yang sebelumnya di bawah kendali pendahulu Nanik, Dadan Hindayana.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN,” kata Nanik dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.
Terkait strategi barunya itu, Nanik menuturkan pihaknya kini tidak ingin terus menerus membangun dapur baru dalam upaya distribusi MBG.
“Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya,” tegasnya.
“Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” ungkap Nanik.
Berkaca dari hal itu, sebenarnya pernah ramai usulan terkait MBG berbasis kantin sekolah di tengah ingar kasus keracunan MBG yang terjadi pada 2025 lalu.
Pembagian MBG Fokus Diurus Sekolah
Secara terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah pernah menilai pelibatan kantin sekolah dalam program MBG untuk siswa telah diterapkan berbagai negara, seperti China dan Jepang.
Berbeda dengan Dapur MBG, Said mengusulkan kantin sekolah cukup fokus mendistribusikan MBG untuk para siswa sekolah.
“Bebannya terlalu berat kalau 3.000, disesuaikan saja 1.000,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada September 2025 lalu.
“Atau, pemerintah dalam hal ini mengambil posisi yang ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” sambungnya.
Hal tersebut, juga dinilai akan membuat kualitas makanan akan lebih terjaga di tengah bayang-bayang kasus menu MBG yang tak segar.
“Cakupannya (dapur) hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa,” beber Said.
Dinilai Tak Hilangkan Peran SPPG
Hal senada juga sempat diutarakan Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian.
Hetifah menilai, kantin sekolah dapat dilibatkan dalam pembagian MBG tersebut, tidak serta merta menghilangkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Justru saya merasa sepertinya harus seperti itu (gunakan kantin sebagai dapur untuk salurkan MBG),” kata Hetifah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada September 2025.
Menurut Hetifah, hal itu bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah yang memang jaraknya jauh dari SPPG atau dapur MBG sehingga tidak rumit dalam mendistribusikan makanan.
Kendati demikian, Ketua Komisi X DPR itu mengingatkan, sekolah juga harus memenuhi beberapa syarat sebelum akhirnya melaksanakan penyaluran MBG lewat kantin sekolah.
“Jadi itu ada beberapa sekolah yang punya praktik baik. Nah kita lihat gitu kok bisa dia bagus nah jadi persyaratannya,” jelas Hetifah.
Wacana MBG berbasis kantin sekolah ini juga disebut-sebut mirip dengan program ‘school meal’ di Jepang.
Mirip ‘School Meal’ Jepang?
Dalam kesempatan berbeda, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachiko pernah menuturkan ‘school meal’ dikelola secara menyeluruh sistem pendidikan di Jepang.
“Program school meal di Jepang diposisikan sebagai bagian integral dari pendidikan, sekaligus mencakup pengelolaan dan operasional yang komprehensif,” kata Takeda dalam Seminar ‘Shokuiku’ pada Februari 2026 lalu.
“(Hal itu) mulai dari penyusunan menu, manajemen kebersihan, distribusi, hingga pengembangan kapasitas,” sambungnya.
Takeda menuturkan, program Jepang tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara seragam apabila ikut diterapkan di Indonesia.
“Program school meal bukanlah model yang seragam untuk diterapkan secara langsung,” terangnya.
“Melainkan inisiatif yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks masing-masing negara dan wilayah,” tukas Takeda
