JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pembentukan badan tersebut merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Keterangan itu diterima di Jakarta pada Jumat.
BPGMN akan diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai upaya pencegahan karhutla di kawasan gambut. Langkah yang disiapkan mencakup riset, pemetaan, sistem deteksi dini, dan pemantauan titik panas.
Menurut Teddy, badan tersebut akan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Keterlibatan mereka ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut bertumpu pada pengetahuan serta kajian yang lebih komprehensif.
Pencegahan berbasis riset dan pemantauan
Penguatan riset dan pemetaan diharapkan membantu pemerintah mengenali kondisi kawasan gambut serta mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Sistem pemantauan titik panas juga menjadi bagian dari pendekatan yang disiapkan melalui BPGMN.
Pemerintah menilai pencegahan perlu berjalan bersamaan dengan kesiapan penanganan di lapangan. Karena itu, pembentukan badan baru tersebut tidak hanya berfokus pada kajian dan pemetaan, tetapi juga dihubungkan dengan penguatan respons ketika kebakaran terjadi.
Satgas dan pompa air diperkuat
Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons serta menangani kebakaran secara langsung di lokasi. Selain itu, pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal.
Peralatan tersebut disiapkan untuk memperkuat kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut. Dengan dukungan itu, respons terhadap kebakaran diharapkan dapat dilakukan di lapangan sebagai bagian dari strategi yang lebih terpadu.
Masyarakat dilibatkan dalam respons awal
Upaya pencegahan dan penanganan juga akan melibatkan perangkat desa serta masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting karena berada dekat dengan wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran.
Selain membantu mencegah kebakaran, masyarakat dapat memberikan respons awal ketika kebakaran muncul. Pelibatan tersebut menjadi salah satu unsur dalam pendekatan pengelolaan gambut yang menggabungkan peran pemerintah, ilmuwan, tenaga profesional, dan warga setempat.
Teddy menyebut pengelolaan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat. Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan yang mencakup pencegahan, pemetaan, deteksi dini, hingga penguatan respons saat kebakaran terjadi.
Pendekatan itu juga diarahkan untuk menjaga ekosistem gambut dan mencegah karhutla terus berulang. Pemerintah berharap pertemuan antara hasil kajian, pemanfaatan teknologi, kesiapan operasional, serta pengalaman masyarakat dapat membuat pengelolaan kawasan gambut dilakukan secara lebih menyeluruh.
Sumber: ANTARA News – Terkini
