Badan Pengkajian MPR RI mendalami rekonstruksi sistem desentralisasi dan demokrasi lokal sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu isu yang dibahas ialah kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam pengisian jabatan kepala daerah.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah mengatakan evaluasi tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembahasan mencakup pembagian kewenangan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Hindun dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Sebelumnya, ia menyampaikan pandangan tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).
Evaluasi dasar desentralisasi
Menurut Hindun, pelaksanaan desentralisasi asimetris memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam. Karena itu, kajian diperlukan untuk menentukan bentuk pengaturan yang sesuai, termasuk dengan melihat perbedaan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
Ia menyebut Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah menjadi landasan konstitusional bagi otonomi daerah, pengaturan hubungan kewenangan serta keuangan antara pusat dan daerah, dan pengakuan terhadap kekhususan maupun keistimewaan daerah tertentu.
Namun, Badan Pengkajian MPR masih perlu menelusuri sumber persoalan desentralisasi. Masalah tersebut dapat berkaitan dengan norma konstitusi, tetapi juga mungkin muncul dari regulasi, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, atau tahap implementasi.
Hindun menekankan, hasil identifikasi itu penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak langsung diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan.
Gagasan sistem hibrida kepala daerah
FGD bertema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” itu juga membahas demokrasi lokal, terutama mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Hindun mengatakan demokrasi lokal masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, dan polarisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, salah satu gagasan yang dibicarakan adalah sistem hibrida. Dalam skema itu, gubernur dapat diangkat atau dipilih oleh Presiden, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Meski demikian, Hindun menilai gagasan tersebut belum dapat disimpulkan tanpa pendalaman lebih lanjut. Sejumlah aspek yang perlu dikaji meliputi legitimasi demokratis, posisi gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, efektivitas koordinasi, serta dampaknya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat.
Ia menyatakan pembahasan demokrasi lokal tidak seharusnya berhenti pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lain. Kajian juga perlu memperhatikan jaminan kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah.
Masukan akademik dan agenda lanjutan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 turut digunakan sebagai pijakan akademik dalam memahami ruang lingkup frasa “dipilih secara demokratis” pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Hindun menjelaskan, FGD tersebut merupakan bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif. Proses itu juga berkaitan dengan penerapan prinsip partisipasi bermakna, khususnya jika hasil kajian nantinya mengarah pada kemungkinan perubahan konstitusi.
Forum tersebut dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI serta akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pembahasan diharapkan menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan demokrasi lokal yang dapat memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut pendalaman isu ketatanegaraan, MPR RI juga akan menggelar Konferensi Nasional Konstitusi. Kegiatan itu akan melibatkan peserta call for papers dan berbagai kalangan untuk membahas sejumlah isu, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.
Sumber: ANTARA News – Terkini
