Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dipertimbangkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis. Menurut dia, lintasan yang menghubungkan Banyuwangi dan Bali itu memiliki posisi penting sebagai salah satu simpul utama konektivitas Jawa-Bali.
Lintasan Ketapang-Gilimanuk melayani pergerakan masyarakat, distribusi logistik, kegiatan pariwisata, serta aktivitas ekonomi antarpulau. Karena itu, Gapasdap menilai persoalan di kawasan tersebut tidak cukup ditangani hanya ketika antrean kendaraan muncul, melainkan membutuhkan penyelesaian struktural dan berjangka panjang.
Usulan status PSN untuk pembenahan menyeluruh
Khoiri mengatakan status PSN diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan. Status itu juga dinilai dapat memberi kepastian dalam perencanaan dan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
Ia menilai rencana pengembangan Ketapang-Gilimanuk perlu disusun berdasarkan proyeksi jangka panjang terhadap pertumbuhan kendaraan, arus logistik, pariwisata, dan perekonomian. Dengan demikian, infrastruktur pelabuhan tidak hanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Khoiri menyebut kebutuhan tersebut harus diproyeksikan untuk 10, 20, bahkan 30 tahun mendatang. Ia menggambarkan Ketapang-Gilimanuk sebagai jalur utama konektivitas Jawa-Bali yang memerlukan dukungan prasarana sesuai perkembangan mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Kapasitas dermaga menjadi perhatian utama
Gapasdap menilai penambahan kapal berukuran besar saja tidak akan menyelesaikan persoalan kapasitas di lintasan tersebut. Khoiri menyampaikan bahwa kapal berukuran relatif besar kini telah mencakup lebih dari separuh armada yang tersedia.
Menurut dia, tantangan yang lebih penting adalah menyediakan dermaga yang memadai agar kapal-kapal yang telah tersedia, baik berukuran besar maupun kecil, dapat beroperasi secara optimal. Dengan kata lain, persoalan di Ketapang-Gilimanuk tidak semata-mata berkaitan dengan ukuran kapal, tetapi juga kemampuan dermaga dalam melayani seluruh armada.
Kapal dengan berbagai kapasitas tetap dibutuhkan karena memiliki fungsi yang berbeda. Pada masa ramai atau peak season, kapal berkapasitas besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan. Sementara itu, kapal berkapasitas lebih kecil dapat digunakan pada periode off-peak untuk menyesuaikan layanan dengan permintaan.
Karena itu, perkembangan jumlah dan kapasitas kapal, menurut Khoiri, harus diikuti peningkatan kapasitas, kekuatan, serta konektivitas dermaga. Ia mengingatkan agar pertumbuhan sarana transportasi tidak berjalan lebih cepat daripada kesiapan prasarananya.
Tiga tahapan penanganan lintasan
Khoiri menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan Ketapang-Gilimanuk perlu dilakukan dalam tiga horizon waktu. Jangka pendek diarahkan untuk menjaga kelancaran operasional, jangka menengah untuk menambah kapasitas dermaga, sedangkan jangka panjang ditempuh melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar pembenahan tidak dihentikan ketika antrean kendaraan telah berkurang dan kondisi operasional kembali lancar. Menurut dia, perbaikan perlu dilakukan sejak sekarang untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, angkutan Lebaran, serta peningkatan permintaan pada masa mendatang.
Dengan usulan masuk PSN tersebut, Gapasdap berharap pengembangan lintasan Ketapang-Gilimanuk dapat dirancang secara lebih terkoordinasi dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang, terutama melalui keseimbangan antara kesiapan armada dan kapasitas dermaga.
Sumber: ANTARA News – Terkini
