Kanwil IV KPPU : Masalah Kelangkaan Minyak Kita Masuk Tahapan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

0
70
Tim gabungak KPPU Kanwil IV Surabaya saat sidak di Pasar Wonokromo.

infoJAWATIMUR.com – Di tengah kelangkaan stok minyak goreng bermerek Minyak Kita, beberapa pelaku usaha diduga memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan penjualan bersyarat. Potensi pelanggaran hukum persaingan usaha ini langsung direspons oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kanwil IV KPPU Surabaya ditugaskan untuk mulai melakukan tahapan awal penegakan hukum dalam bentuk penelitian inisiatif terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait perilaku tying agreement dalam penjualan minyak goreng kemasan rakyat merk Minyak Kita.

Sikap KPPU ini diambil setelah sebelumnya mendengar paparan tim Kanwil IV KPPU Surabaya atas temuannya di lapangan dalam beberapa waktu terakhir ini.

Dendy Rakhmad Sutrisno, Kepala Kanwil IV KPPU menyatakan bahwa pihaknya sudah mengobservasi pasar selama tiga bulan dari November 2022 sampai Januari 2023 untuk menemukan fakta di lapangan terkait potensi pelanggaran hukum persaingan usaha.

“Kami sudah turun ke pasar-pasar dan menemukan bahwa pedagang diduga telah membeli Minyak Kita dari distributor dengan syarat harus membeli produk lain dari distributor,” tegas Dendy.

Tying Agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.

“Biasanya barang yang laku dipasangkan dengan barang yang kurang laku. Dan pihak yang membeli tidak punya pilihan selain harus membeli barang yang sudah dipasangkan ini. Dampak negatif perilaku tying agreement ini menghilangkan hak pihak yang membeli barang atau jasa untuk memilih secara bebas terhadap barang atau jasa yang ingin mereka beli yang lebih bersaing dari sisi harga dan kualitas,” paparnya.

Adapun Pasal 15 ayat (2) berbunyi Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. ari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here