Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memenuhi kebutuhan darurat akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulau Kalimantan.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sekaligus melindungi warga sekolah di daerah yang terdampak paparan asap. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan kebijakan itu di Jakarta Pusat pada Sabtu.
Menurut Mu’ti, penanganan sektor pendidikan dalam situasi karhutla bertumpu pada tiga prinsip. Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, hak belajar murid harus tetap dipenuhi, dan proses pemulihan pascabencana perlu dirancang sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait,” kata Mu’ti. Langkah tersebut, lanjutnya, diarahkan agar murid terdampak tetap memperoleh pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien.
Dukungan pembelajaran di wilayah terdampak
Selain membuka fleksibilitas pemanfaatan BOP dan BOS, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah dukungan untuk satuan pendidikan yang menghadapi kondisi darurat asap. Dukungan itu mencakup penyediaan modul pembelajaran, ruang kelas aman asap di sekolah rujukan pada setiap kecamatan terdampak, serta pelayanan psikososial bagi murid.
Kemendikdasmen juga akan mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan terdampak. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan pendekatan yang aman dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Di lima provinsi prioritas, kementerian akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla. Status pembelajaran juga akan dilaporkan setiap hari melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga perkembangan proses belajar di wilayah terdampak dapat dipantau.
PJJ menjangkau ratusan ribu murid
Sejumlah kabupaten dan kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai respons terhadap kondisi asap. Berdasarkan catatan Kemendikdasmen, PJJ berlangsung di 3.524 satuan pendidikan dan menjangkau 571.338 murid.
Wilayah yang tercakup meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Banjarbaru.
Penerapan PJJ menjadi salah satu bentuk penyesuaian pembelajaran ketika kegiatan tatap muka perlu disesuaikan dengan kondisi kualitas udara. Namun, sumber tidak merinci waktu mulai penerapan PJJ di masing-masing wilayah maupun mekanisme pelaksanaannya pada setiap satuan pendidikan.
Protokol darurat dan pemantauan kualitas udara
Untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran di tengah paparan asap, Kemendikdasmen akan memperbarui Surat Edaran Menteri. Pembaruan itu dimaksudkan untuk menegaskan protokol pembelajaran darurat asap.
Kebutuhan penegasan protokol tersebut disusun dengan mempertimbangkan skala paparan karhutla. Data yang dihimpun dari BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026 menjadi salah satu acuan kementerian dalam merespons situasi tersebut.
Pemantauan perkembangan akan dilakukan hingga akhir September 2026 dengan mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Dengan pemantauan itu, penyesuaian pembelajaran di wilayah terdampak akan mengikuti perkembangan kondisi udara, meski sumber tidak menjelaskan bentuk keputusan yang akan diambil untuk setiap tingkat ISPU.
Sumber: ANTARA News – Terkini
