INFOJAWATIMUR.COM – Menjelang perhelatan akbar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, perhatian warga Nahdliyin kian tersedot pada dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Saat panitia sibuk merampungkan persiapan hajatan lima tahunan ini, para kandidat pun mulai gencar bersilaturahmi. Mereka mendatangi para masyayikh, Pengurus Wilayah (PWNU), hingga Pengurus Cabang (PCNU) guna memohon doa restu serta dukungan.
Sejumlah tokoh besar yang sudah tidak asing di telinga publik mulai santer disebut, di antaranya KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Nazaruddin Umar, KH. Muh Yusuf Chudori, KH. Abdussalam Shohib, KH. Abdul Hakim Mahfudz (Ketua PWNU Jatim), KH. Abdul Ghaffar Rozin (Ketua PWNU Jateng), hingga DR. KH. Marzuki Mustamar.
Munculnya deretan nama tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa NU tidak pernah kekurangan stok kader dan ulama yang siap mengabdi. Namun, di tengah riuh rendahnya kontestasi, ada satu pertanyaan mendasar yang jauh lebih esensial ketimbang sekadar “siapa yang akan menang”.
Apakah Muktamar kali ini akan sungguh-sungguh menjadi momentum lahirnya regenerasi kepemimpinan di tubuh NU?
Tantangan Abad Kedua: Antara Kitab Kuning dan Disrupsi Digital
Saat ini, NU telah menapaki abad keduanya. Tantangan yang membentang di depan mata jauh lebih rumit dibandingkan satu abad silam. Kita berhadapan dengan era kecerdasan buatan (AI), transformasi digital yang masif, pergeseran geopolitik global, krisis lingkungan, disrupsi ekonomi, hingga perubahan radikal pada karakter generasi muda.
Kondisi zaman ini menuntut NU untuk memiliki nakhoda yang tidak sekadar mumpuni dalam membedah kitab kuning, tetapi juga piawai membaca arah perubahan zaman.
Di titik inilah, kita perlu kembali menengok dan meresapi lembaran Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, mahakarya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari.
Dalam beleid fundamental tersebut, Sang Mahaguru mengingatkan bahwa kemuliaan suatu umat sangat bergantung pada kehadiran ulama yang berilmu, berakhlak, amanah, dan mampu membimbing masyarakat menuju kemaslahatan paripurna.
NU tidak didirikan sebagai kendaraan politik untuk memburu kekuasaan. NU didirikan untuk menjaga agama (hifzh ad-din), membangun fondasi akhlak, merekatkan persatuan umat, dan menghadirkan kemanfaatan nyata bagi bangsa.
Oleh karena itu, tolok ukur kepemimpinan NU sejatinya bukanlah senioritas, tingkat popularitas, apalagi seberapa gemuk jaringan politik yang dimiliki. Parameter yang jauh lebih utama adalah:
- Kapasitas keilmuan dan keluasan wawasan.
- Keteladanan moral dan akhlak.
- Keberanian menjaga independensi organisasi.
- Kemampuan mengayomi seluruh lapisan warga Nahdliyin.
Kriteria Pemimpin Ideal: Faset Masa Lalu, Wajah Masa Depan
Hari ini, NU merindukan sosok pemimpin yang luwes berdialog dengan para kiai sepuh, namun tetap relevan dan dekat dengan denyut nadi generasi muda. NU membutuhkan sosok yang fasih mengaji kitab turats, tetapi juga tidak gagap merespons bahasa zaman.
Lebih dari itu, NU memerlukan pemimpin yang menyadari bahwa medan dakwah masa kini tidak lagi terbatas di mimbar masjid atau serambi pesantren. Dakwah hari ini bertransformasi dan meluas hingga ke lanskap digital, pusat riset, kampus-kampus, media sosial, hingga ke panggung peradaban dunia.
Maka dari itu, sudah saatnya para Muktamirin mulai membuka mata dan memberi panggung bagi kader-kader muda NU. Kita butuh sosok yang memenuhi syarat keilmuan (alim), memiliki integritas tak bercela, kenyang pengalaman organisasi, serta memegang visi besar untuk menavigasi kapal NU di abad kedua ini.
Regenerasi: Kemunculan Sosok Muda yang Mumpuni
Maraknya nama-nama kandidat yang beredar merupakan indikator sehatnya roda kaderisasi di tubuh NU. Kendati demikian, NU juga harus jeli melihat potensi sosok muda yang alim, cerdas, visioner, dan tawaduk. Pemimpin yang kehadirannya diterima dengan sejuk oleh kalangan masyayikh, sekaligus dielu-elukan oleh generasi muda.
Sebagai salah satu contoh, nama Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am Sholeh mencuat ke permukaan. Dengan rekam jejak akademik yang mentereng, jam terbang organisasi yang tinggi, akar kepesantrenan yang kuat, serta karakter tawaduk yang melekat padanya, ia menjadi prototipe bahwa NU sesungguhnya memiliki stok kader muda berkualitas tinggi. Tentu saja, keputusan akhir terkait kepemimpinan sepenuhnya mutlak berada di tangan para Muktamirin.
Pesan Pamungkas Menuju Jombang 2026
Pada akhirnya, substansi dari Muktamar bukanlah pada siapa figur yang akan terpilih, melainkan pada apakah pemimpin tersebut mampu mengembalikan NU ke pangkuan cita-cita luhur para muasisnya.
Muktamar ke-35 di Tambakberas tidak boleh sekadar menjadi ritual sirkulasi elite. Muktamar harus menjadi arena sakral untuk meniupkan kembali ruh Qanun Asasi. Kita harus ingat:
- NU didirikan bukan untuk membesarkan individu, melainkan untuk membesarkan ilmu.
- NU tidak dibangun untuk melahirkan penguasa, melainkan untuk mencetak pelayan umat.
- NU tidak diwariskan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga teguh sebagai amanah ulama.
Jika para Muktamirin bersedia menjadikan Qanun Asasi sebagai kompas moral dalam menentukan pilihan, insyaallah NU akan terus berdiri kokoh sebagai rumah besar Islam yang teduh, mandiri, berwibawa, dan selalu relevan menembus zaman.
Memasuki abad keduanya, NU tidak butuh pemimpin yang sekadar dikenal banyak orang. NU membutuhkan pemimpin yang kelak dikenang oleh sejarah karena ilmu, akhlak, keberanian, dan pengabdiannya yang tulus kepada umat.
Itulah wasiat Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari yang wajib kita genggam erat menjelang Muktamar ke-35.
Oleh: KH. Ahmad Khoiri Mahfud
(Mantan Wakil Ketua PCNU Sidoarjo, Mantan Wakil Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo, & Pembina DPW BariKade Gus Dur Jawa Timur)
