INFOJAWATIMUR.COM – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika organisasi kembali menghangat. Nama-nama bermunculan, dukungan mengeras, dan berbagai kepentingan mulai dipertarungkan di ruang publik. Hal seperti ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan organisasi sebesar NU. Namun, yang patut menjadi renungan adalah ketika perbedaan pilihan mulai berubah menjadi polarisasi yang mengancam persaudaraan, bahkan mengaburkan tujuan utama berdirinya jam’iyah ini.
NU bukan sekadar organisasi besar. NU adalah rumah umat, rumah para ulama, dan rumah kebudayaan Islam Nusantara yang sejak awal didirikan untuk menjadi penuntun kehidupan berbangsa. Karena itu, Muktamar tidak boleh hanya dipahami sebagai arena memenangkan seseorang, melainkan momentum menemukan pemimpin yang mampu menjaga marwah organisasi dan mempersatukan seluruh keluarga besar Nahdliyin.
Dalam situasi ketika berbagai kelompok memiliki tokoh dan aspirasi masing-masing, NU justru membutuhkan jalan tengah. Jalan tengah bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menghadirkan kepemimpinan yang diterima karena keteladanan, keluasan pandangan, kebijaksanaan, dan kemampuannya merangkul semua pihak. NU membutuhkan pemimpin yang lebih sibuk merawat ukhuwah daripada memperlebar jurang perbedaan.
Di sinilah pentingnya kembali merenungkan Khittah Nahdlatul Ulama. Khittah bukan sekadar slogan organisasi, melainkan kompas moral yang mengingatkan bahwa NU lahir sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi sosial-keagamaan yang mengabdi kepada umat. Politik boleh menjadi bagian dari kehidupan warga NU, tetapi jangan sampai kepentingan politik praktis mengendalikan arah perjuangan organisasi.
Pesan ini pernah ditegaskan kembali melalui Maklumat Cheng Hoo yang mengajak NU kembali kepada Khittah. Maklumat tersebut mengingatkan agar NU tidak ditarik ke dalam pusaran konflik kepentingan politik yang justru menggerus kewibawaan ulama. Sebaliknya, NU diajak mengembalikan ulama sebagai teladan moral, sumber hikmah, sekaligus penjaga arah perjalanan organisasi.
Ketika ulama menjadi teladan, maka yang dikedepankan bukan kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Yang diperebutkan bukan jabatan, melainkan amanah. Yang dibangun bukan kubu-kubu, melainkan persaudaraan. Sebab kekuatan NU sepanjang sejarah bukan terletak pada besarnya struktur organisasi, melainkan pada kepercayaan masyarakat kepada keteladanan para kiai.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan peradaban yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Krisis moral, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, polarisasi politik, hingga tantangan kebangsaan menuntut NU kembali memainkan perannya sebagai suluh peradaban. Suluh tidak menyilaukan, tetapi menerangi. Suluh tidak membakar, tetapi memberi arah. Suluh tidak memecah, tetapi menyatukan.
Karena itu, Muktamar hendaknya tidak melahirkan pemenang dan pecundang, melainkan melahirkan pemimpin yang mampu menjadi milik seluruh Nahdliyin. Sosok yang dipilih semestinya bukan hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga keteladanan akhlak, keluasan ilmu, kebeningan hati, serta keberanian menjaga independensi NU dari tarik-menarik kepentingan jangka pendek.
Di tengah berbagai nama yang berkembang, biarlah seluruh peserta Muktamar menggunakan kejernihan hati untuk memilih siapa yang paling mampu menjadi pemersatu. Ukuran utamanya bukan seberapa kuat jaringan politiknya, bukan pula seberapa besar dukungan kelompoknya, melainkan seberapa besar kemampuannya menjaga amanah para muassis dan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral bangsa.
NU terlalu besar jika hanya dipandang sebagai arena kontestasi kekuasaan. NU adalah warisan para ulama yang dibangun dengan ilmu, keikhlasan, dan pengorbanan. Amanah sebesar ini hanya layak dipikul oleh mereka yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian, bukan tujuan.
Sudah saatnya seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama menjadikan Muktamar sebagai momentum rekonsiliasi. Perbedaan adalah keniscayaan, tetapi persaudaraan adalah kewajiban. Kontestasi boleh berakhir ketika Muktamar usai, namun ukhuwah Nahdliyah harus tetap hidup selamanya.
Semoga Muktamar NU melahirkan nahkoda yang bukan hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga menghadirkan keteladanan. Sebab pada akhirnya, NU tidak sedang mencari penguasa, melainkan penjaga warisan ulama yang akan membawa jam’iyah ini kembali menjadi suluh peradaban bagi Indonesia dan dunia.
Oleh: Sudarsono Rahman, SH
Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur, Ketua IPNU Jawa Timur Periode 1988–1992
