Pemerintah memastikan penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus dipercepat. Pengawalan dilakukan melalui koordinasi sejumlah kementerian dan pengerahan sumber daya di wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan kedua bencana tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Jumat.
Airlangga menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berada di NTT. Untuk penanganan karhutla, perkembangan di lapangan turut diikuti Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan.
Dampak karhutla terhadap kegiatan ekonomi
Menurut Airlangga, karhutla di Kalimantan berdampak terhadap kegiatan ekonomi di wilayah yang terdampak. Karena itu, pemerintah tidak hanya memantau kondisi kebakaran, tetapi juga menyiapkan langkah penanggulangan agar gangguan tersebut dapat ditangani.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada risiko kebakaran yang meningkat seiring Indonesia mulai mengalami fenomena El Nino. Kondisi yang lebih kering dinilai membuat wilayah tertentu lebih rentan mengalami kebakaran.
Untuk memperkuat respons di lapangan, pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan. Selain itu, sumber air ditambah melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Fokus penanganan di tiga provinsi
Penguatan penanganan karhutla dipusatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Langkah yang dilakukan mencakup patroli, pemantauan titik panas, pemadaman, pembasahan, serta pendinginan.
Rangkaian tindakan tersebut diarahkan untuk menangani api sekaligus mencegah kebakaran kembali muncul. Pemerintah menggabungkan pemantauan dan operasi lapangan sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla di kawasan yang menjadi prioritas.
Airlangga sebelumnya menegaskan bahwa karhutla perlu segera ditanggulangi karena kegiatan ekonomi di wilayah terdampak mengalami gangguan. Namun, sumber yang disampaikan tidak merinci jenis kegiatan ekonomi yang terdampak maupun besaran kerugiannya.
Dana darurat untuk gempa NTT
Di sisi lain, Menteri Keuangan sebelumnya menyampaikan pemerintah telah menyalurkan dana Rp44 miliar untuk penanganan bencana di wilayah terdampak gempa bumi di NTT. Dana tersebut digunakan dalam konteks penanganan darurat bencana.
Pemerintah masih membuka kemungkinan menambah anggaran. Keputusan itu akan disesuaikan dengan hasil evaluasi atas perkembangan kondisi di lapangan dan kecukupan dana untuk memenuhi kebutuhan penanganan.
Menkeu memastikan dana Rp44 miliar tersebut bukan merupakan anggaran baru. Dana itu berasal dari anggaran tanggap darurat yang telah ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada awal Agustus 2026.
Dengan demikian, penanganan dua bencana tersebut berjalan melalui dua pendekatan. Di NTT, pemerintah mengandalkan dukungan anggaran tanggap darurat dan koordinasi di wilayah terdampak gempa. Sementara di Kalimantan, langkah utama mencakup pengerahan personel, penyediaan sumber air, serta operasi pencegahan dan pemadaman karhutla.
Sumber: ANTARA News – Terkini
