Pemerintah Usulkan Penataan Kewenangan Kadin dalam RUU Kadin

Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan, sementara fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan, dan pendampingan tetap diusulkan.

Sertifikatin 1

Pemerintah mengusulkan penataan kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Salah satu poin utama usulan tersebut adalah tidak mempertahankan kewenangan yang melekat pada badan publik.

Usulan pemerintah disampaikan melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan kepada Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan usulan itu mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku koordinator penyusunan DIM.

Penataan fungsi dan kewenangan Kadin

Dalam DIM pemerintah, judul bab yang semula mengatur fungsi, tugas, dan wewenang Kadin diusulkan berubah menjadi fungsi dan kegiatan. Pemerintah menilai kewenangan yang melekat pada badan publik tidak perlu dipertahankan dalam rancangan tersebut.

Meski demikian, empat fungsi Kadin tetap diusulkan, yakni advokasi, kebijakan, pembinaan, serta pendampingan. Pelaksanaan fungsi itu juga akan diselaraskan dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Budi menjelaskan, dalam penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal (SKA), kewenangan penerbitan tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Kadin diposisikan untuk membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut, bukan mengambil alih kewenangan penerbitan.

Pemerintah turut mengusulkan penyesuaian istilah “legalisasi surat usaha” menjadi “penandasan”. Perubahan istilah tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan kegiatan yang dijalankan Kadin.

Diplomasi ekonomi dan penyederhanaan rancangan

Untuk diplomasi ekonomi, pemerintah mengusulkan pelaksanaan yang dilakukan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Pelaksanaannya juga akan diperkuat melalui kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.

Selain menata kewenangan, pemerintah mengusulkan penyederhanaan struktur RUU Kadin. Rancangan tersebut diusulkan menjadi delapan bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus.

Budi menegaskan penghapusan butir DIM tidak berarti seluruh materi yang dibahas ditiadakan. Menurut dia, pengaturan teknis dan internal organisasi akan dialihkan ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.

Posisi Kadin dalam RUU inisiatif DPR

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan, RUU yang diinisiasi DPR menempatkan Kadin sebagai wadah bagi pelaku usaha, organisasi pelaku usaha, dan organisasi perusahaan di bidang perekonomian, perdagangan, serta perindustrian.

Dalam rancangan tersebut, Kadin juga ditempatkan sebagai organisasi independen yang menjalankan fungsi advokasi, kebijakan, pembinaan, dan pendampingan secara mandiri serta profesional.

Rancangan versi inisiatif DPR terdiri atas 13 bab dan 43 pasal. Komisi VI DPR menargetkan pembahasan bersama pemerintah dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Perbedaan struktur antara rancangan inisiatif DPR dan usulan pemerintah menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Kadin di parlemen.

Sumber: ANTARA News – Bisnis

Home Trending Kontak