Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 untuk membantu pekerja dan buruh memenuhi kebutuhan ekonomi. Meski portal resmi program telah tersedia, status penerima belum dapat dipastikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena mekanisme pengecekan masih menunggu pengumuman Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 10 November 2026.
BSU 2026 diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan pemerintah, termasuk tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nilai bantuannya mencapai Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, penerima yang ditetapkan akan memperoleh total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
Status pengecekan NIK masih menunggu arahan resmi
Pekerja dapat memantau informasi BSU melalui laman resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Apabila fitur pengecekan NIK telah diaktifkan, calon penerima dapat memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP, melengkapi data tambahan atau kode keamanan bila diminta, lalu memilih tombol pemeriksaan status.
Namun, tahapan tersebut belum dapat dijadikan kepastian sebelum Kemnaker mengumumkan mekanisme resmi untuk BSU 2026. Informasi pada portal per 10 November 2026 menyebutkan bahwa tata cara pemeriksaan status penerima masih akan diumumkan. Karena itu, masyarakat disarankan tidak mengikuti panduan lama secara otomatis maupun informasi yang beredar tanpa konfirmasi.
Persyaratan calon penerima BSU 2026
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Calon penerima juga wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Ketentuan lainnya adalah memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat melalui pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Dasar perhitungan upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Waspadai tautan pendaftaran palsu
Pekerja perlu berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan BSU 2026 dan meminta data pribadi. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses bsu.kemnaker.go.id serta tidak memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
Formulir dari pesan singkat atau media sosial juga sebaiknya tidak diisi sebelum keasliannya dipastikan. Pekerja tidak perlu membayar biaya administrasi untuk mempercepat pencairan bantuan. Informasi terbaru dapat dipantau melalui kanal resmi Kemnaker, sedangkan layanan informasi dapat dihubungi melalui nomor 1500 630.
Dengan demikian, pengecekan BSU 2026 menggunakan NIK KTP belum bisa dipastikan sampai Kemnaker menerbitkan petunjuk resmi. Pekerja dapat menyiapkan data kependudukan dan memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sambil menunggu pembaruan pemerintah.
Sumber: ANTARA News – Finansial


















