Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan operasi pasar sebagai langkah awal untuk menstabilkan harga dan mengatasi keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh beras premium di sejumlah pasaran.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rencana tersebut di Palembang, Rabu. Menurut dia, pemerintah daerah juga akan mengundang berbagai pihak untuk membahas persoalan ketersediaan dan harga beras premium.
Pihak yang akan dipanggil meliputi Perum Bulog, distributor, pelaku usaha bahan pokok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta aparat penegak hukum. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menelusuri penyebab gangguan pasokan dan kenaikan harga yang masih ditemukan di pasar.
Operasi pasar menjadi langkah awal
Herman Deru mengatakan operasi pasar menjadi tindakan awal yang disiapkan pemerintah provinsi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga sekaligus merespons keluhan masyarakat mengenai beras premium yang sulit ditemukan.
Ia menyebut pembahasan awal bersama Forkopimda telah dilakukan. Selanjutnya, pemerintah akan mengumpulkan unsur terkait, khususnya pihak yang terlibat dalam pengadaan, distribusi, perdagangan, dan pengawasan beras.
Menurut gubernur, langkah tersebut diperlukan karena produktivitas beras di Sumatera Selatan dinilai masih stabil. Kondisi itu membuat pemerintah perlu mencari titik persoalan yang menyebabkan masyarakat tetap mengalami kesulitan mendapatkan beras premium.
"Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar," kata Herman Deru.
Rantai pasokan akan ditelusuri
Selain mengatasi ketersediaan, Pemprov Sumsel akan mendalami penyebab harga beras premium meningkat di pasaran. Pemerintah belum menetapkan penyebabnya dan masih akan membahas kemungkinan yang berkaitan dengan mekanisme persaingan pasar maupun distribusi beras ke luar daerah.
Herman Deru menyatakan, pasokan yang dibawa ke luar pulau dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa karena berpotensi memengaruhi ketersediaan beras di Sumatera Selatan. Namun, penentuan langkah pemerintah akan menunggu hasil rapat bersama pihak-pihak terkait.
Apabila ditemukan persoalan dalam tata niaga, pemerintah provinsi membuka kemungkinan melakukan penataan melalui regulasi atau kebijakan diskresi. Kebijakan tersebut akan disusun berdasarkan hasil pembahasan, sehingga tindakan yang diambil dapat disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan dalam rantai pasokan.
Sumsel ingin menjamin ketersediaan beras
Sumatera Selatan disebut sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Karena itu, pemerintah provinsi menilai ketersediaan beras bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama, terutama ketika muncul keluhan mengenai kelangkaan beras premium.
Herman Deru menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu segera dijawab agar masyarakat tetap merasa nyaman. Pemerintah juga ingin memastikan status Sumatera Selatan sebagai daerah penghasil pangan berjalan seiring dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh beras.
Langkah berikutnya adalah pemanggilan Bulog, distributor, pelaku usaha, Forkopimda, dan aparat penegak hukum. Dari pembahasan itu, Pemprov Sumsel akan menelusuri sumber persoalan, menentukan penanganan pasokan, serta mengevaluasi kemungkinan kebijakan untuk menata perdagangan beras premium.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
