Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 1.000 megawatt peak (MWp). Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama strategis Pemprov Bali dan PT PLN (Persero) dalam mengembangkan energi bersih di wilayah Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah berperan menyediakan aset lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan energi. Pernyataan itu disampaikan di Jembrana, Selasa.
“ Tugas kami di daerah adalah membebaskan lahan negara yang tidak produktif,” kata Koster, sebagaimana dikutip dalam keterangan tersebut.
Lahan PLTS disiapkan di sejumlah wilayah
Salah satu lokasi yang telah disiapkan berada di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dengan luas 321 hektare. Selain itu, Pemprov Bali menyiapkan lokasi tambahan di Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
Luas lahan di dua kabupaten tersebut masih dalam proses survei. Koster menyebut optimalisasi akan lebih dahulu diarahkan ke Buleleng karena wilayah itu memiliki cukup banyak lahan kering milik negara yang belum produktif.
Menurut Koster, percepatan penyediaan lahan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.
Tahap awal proyek mencapai 300 MWp
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan Pemprov Bali, terutama penerbitan surat rekomendasi penyediaan lahan. Dokumen tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTS.
Tahap awal pengembangan dilakukan melalui PLTS Gilimanuk dengan kapasitas 300 MWp. Program itu disebut menjadi bagian dari program nasional PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Darmawan mengatakan pelaksanaan program membutuhkan kerja sama erat, terutama dalam penyediaan lahan. Ia menyebut proyek tahap awal di Gilimanuk dapat berjalan berkat dukungan dan surat rekomendasi dari Gubernur Bali.
PLN juga akan mengombinasikan infrastruktur PLTS dengan teknologi baterai energy storage system (ESS) berkapasitas 3,3 gigawatt jam (GWh). Sistem tersebut dirancang agar pasokan listrik dari pembangkit dapat disalurkan secara stabil selama 24 jam ke seluruh wilayah Bali.
Dorong pengurangan ketergantungan BBM impor
Koster menilai pemanfaatan sinar matahari di lahan nonproduktif berpotensi memberikan nilai ekonomi dan memperkuat kemandirian energi Bali. Menurut dia, energi tersebut tidak menghadapi risiko embargo seperti sumber energi yang bergantung pada pasokan dari luar.
Pemanfaatan PLTS juga disebut dapat mendukung penghentian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) impor yang mencapai 500.000 kiloliter di Bali. Selain itu, pengembangan energi bersih diharapkan memperkuat citra Bali sebagai kawasan pariwisata hijau.
Kerja sama antara Pemprov Bali, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan PLN diharapkan mempercepat peralihan sistem kelistrikan dari energi fosil menuju energi domestik yang bersih, andal, dan lebih terjangkau.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
