INFOJAWATIMUR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7/2026). Kunjungan dalam masa reses ini difokuskan pada dorongan kuat agar pemerintah pusat semakin serius membangun kemandirian industri pertahanan maritim yang berlandaskan pada keadilan ekonomi kerakyatan.
Sebagai mitra BUMN di Komite II DPD RI, LaNyalla menegaskan bahwa PT PAL merupakan ujung tombak kedaulatan maritim Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak lagi menggunakan pendekatan yang eksklusif.
“Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif. Pembangunan industri maritim harus memastikan terwujudnya keadilan ekonomi, di mana masyarakat luas ikut menikmati kue kemakmurannya,” tegas LaNyalla yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat KADIN Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, mantan Ketua DPD RI tersebut telah menyiapkan sejumlah catatan strategis yang akan diserahkan langsung kepada Presiden dan jajaran kementerian terkait. Salah satu sorotan utamanya adalah pengamanan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia mendesak pemerintah konsisten mewajibkan institusi negara—seperti TNI AL dan Bakamla—guna memprioritaskan penyerapan produk kapal buatan PT PAL.
Gagasan Integrasi Lewat Skema 4P Lebih dari sekadar kemitraan biasa, LaNyalla secara khusus menawarkan konsep Public-Private-People Partnership (4P) untuk memperkuat rantai pasok maritim domestik.
“Kemitraan strategis tidak boleh mandek hanya pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen ‘People’ di dalamnya. Melalui skema 4P ini, PT PAL, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk pelaku UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur—harus berkolaborasi sinergis. Ini jalan keluar untuk menciptakan pembangunan berbasis keadilan sosial, bukan sekadar mengejar profitabilitas,” paparnya.
Desak PMN, Regulasi, dan Perlindungan SDM Dalam kunker tersebut, LaNyalla juga menyoroti urgensi penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk memodernisasi fasilitas PT PAL. Hal ini dinilai krusial, terutama untuk merampungkan proyek strategis bernilai tinggi seperti pembuatan kapal selam dan Frigate berteknologi mutakhir.
Dari sisi kebijakan, pemerintah diminta segera mengharmonisasi regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing galangan kapal nasional. Insentif fiskal dan kepastian perlindungan hukum bagi industri komponen domestik harus diberikan agar struktur biaya produksi PT PAL mampu bersaing secara global.
Tidak hanya infrastruktur fisik, LaNyalla juga menggarisbawahi pentingnya menjaga aset Sumber Daya Manusia (SDM). “Sinergi Research and Development (R&D) antara PT PAL dan perguruan tinggi wajib didanai maksimal oleh negara. Ini penting guna mencegah terjadinya brain drain, agar ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa tidak lari ke luar negeri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kunker tersebut LaNyalla turut didampingi oleh Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, serta jajaran pengurus KADIN Jatim yakni Ketua Umum Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum M Rizal, dan Ketua Komite Tetap Santoso Tedjo.
Rombongan diterima langsung oleh jajaran petinggi PT PAL Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Utama Kaharuddin Djenod, bersama Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, dan Direktur Teknologi & Manajemen Risiko Briljan Gazalba.
