Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau OJK Jabodebek. Pengukuhan ini diharapkan memperkuat pelaksanaan berbagai program di sektor jasa keuangan di wilayah tersebut.
Di bawah kepemimpinan baru, OJK Jabodebek diharapkan dapat melanjutkan inisiatif yang sudah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan sektor jasa keuangan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah.
Tata kelola sektor jasa keuangan
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan sektor jasa keuangan. Menurut dia, tata kelola yang kuat akan meningkatkan kemampuan sektor tersebut dalam mendukung program masyarakat di daerah.
“Kalau tata kelolanya dilakukan dengan baik, governance-nya juga diterapkan dengan baik,” kata Friderica dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Friderica juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan OJK. Kerja sama tersebut mencakup pengawasan sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, serta pengembangan ekonomi daerah.
Selain itu, OJK mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dinilai penting untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Digitalisasi pasar dan akses keuangan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan OJK selama ini telah berjalan baik. Kolaborasi tersebut mendukung sejumlah program pembangunan daerah, termasuk penguatan sektor jasa keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pramono juga mengapresiasi dukungan OJK dan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pasar di Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikannya, 93 dari 153 pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan QRIS. Nilai transaksi melalui sistem tersebut tercatat lebih dari Rp663 miliar.
Capaian itu menunjukkan adanya perluasan pemanfaatan layanan pembayaran digital di pasar-pasar milik pemerintah daerah. Namun, sumber tidak merinci periode pencatatan nilai transaksi maupun rincian jumlah pengguna QRIS.
Target peningkatan literasi dan inklusi
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan bahwa Jakarta memperoleh apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali dalam pelaksanaan TPAKD. Ia berharap capaian tersebut dapat diikuti dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Pramono menyebut indeks literasi keuangan Jakarta saat ini mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 99,74 persen. Kedua capaian itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, OJK, dan pihak terkait lainnya.
Pengukuhan Wan Nuzul Fachri turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, pimpinan OJK, kementerian dan lembaga, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan industri jasa keuangan.
Pramono berharap sinergi dengan OJK semakin kuat di bawah kepemimpinan Kepala OJK Jabodebek yang baru. Penguatan kerja sama tersebut diarahkan agar program pengembangan sektor jasa keuangan dan peningkatan akses keuangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sumber: ANTARA News – Finansial


















