SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun skenario pembiayaan yang hati-hati untuk menghadapi risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Permintaan itu disampaikan karena rencana penutupan defisit APBD 2027 bergantung pada proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2026. DPRD menilai pemerintah daerah perlu memiliki langkah alternatif apabila realisasi SiLPA nantinya tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mengatakan skema pembiayaan harus dibuat secara realistis dan terukur. Menurut dia, antisipasi terhadap kemungkinan tidak tercapainya SiLPA diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan dan tidak memunculkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni seusai rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jawa Timur 2027 di Surabaya, Rabu.
Defisit ditutup dengan proyeksi SiLPA
Dalam rancangan APBD Jawa Timur 2027, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp26,54 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,68 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp27,63 triliun.
Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp1,09 triliun. Pemerintah provinsi merencanakan defisit itu ditutup menggunakan proyeksi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
DPRD meminta asumsi tersebut diperhitungkan secara cermat. Jika SiLPA yang terealisasi lebih rendah daripada proyeksi, pemerintah perlu menyiapkan skenario fiskal agar pembiayaan program dalam APBD 2027 tidak terganggu.
DPRD soroti belanja modal dan PAD
Selain aspek pembiayaan defisit, Fraksi PDI Perjuangan menilai komposisi belanja daerah masih belum optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dari total belanja daerah yang tercatat sekitar Rp27,637 triliun, porsi belanja modal hanya berada di kisaran 6,1 persen. Fraksi tersebut juga mencatat tambahan anggaran sebesar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya dialokasikan untuk belanja operasi.
Kondisi itu menjadi salah satu catatan dalam pembahasan APBD 2027. DPRD menilai komposisi anggaran perlu diperbaiki agar belanja daerah dapat lebih mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pertumbuhan PAD yang hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026. Deni menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal, tetapi langkah tersebut tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Enam rekomendasi untuk APBD 2027
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda APBD Jawa Timur 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disertai enam rekomendasi strategis.
Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan komposisi belanja, mitigasi risiko fiskal, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Mitigasi risiko menjadi perhatian karena kemampuan pemerintah membiayai defisit masih terkait dengan realisasi SiLPA 2026.
Dengan demikian, DPRD meminta penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027 tetap didasarkan pada perhitungan yang terukur. Pemerintah provinsi diharapkan memastikan asumsi pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga program pembangunan tidak menghadapi gangguan akibat perubahan kondisi fiskal.
Sumber: ANTARA Jatim – Ekonomi
