Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Predikat ini memperpanjang catatan WTP Kemenko Perekonomian menjadi 18 tahun berturut-turut sejak 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan kementeriannya.
Apresiasi untuk pemeriksaan BPK
Airlangga mengapresiasi proses pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan konstruktif. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang dinilai terus menjaga kualitas pengelolaan anggaran serta Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Menurut Airlangga, predikat WTP tidak seharusnya dipandang sebagai tujuan akhir. Capaian itu menjadi momentum bagi Kemenko Perekonomian untuk terus memperbaiki tata kelola internal sekaligus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati.
Penekanan pada akuntabilitas dan pengendalian internal tersebut, lanjutnya, berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga fundamental perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan.
Indikator ekonomi yang disoroti
Dalam keterangannya, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi pada semester I mencapai 5,45 persen. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat turun menjadi 4,65 persen per Mei 2026, sedangkan angka kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen.
Pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi melalui program B50. Di bidang diplomasi ekonomi, sebanyak 25 perjanjian dagang telah berlaku dan 13 kerja sama masih berada dalam tahap perundingan hingga Juli 2026.
Capaian-capaian tersebut menjadi konteks bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi. Dengan akuntabilitas yang dinilai semakin baik, kementerian menyatakan optimistis dapat mengawal sejumlah agenda prioritas pemerintah.
Agenda itu mencakup percepatan investasi, penguatan hilirisasi industri, serta perlindungan daya beli masyarakat. Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Konsistensi penggunaan anggaran
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan opini WTP ke-18 menunjukkan konsistensi seluruh unit kerja dalam menjaga integritas dan kehati-hatian saat menggunakan dana publik.
Ia menilai capaian beruntun selama 18 tahun menegaskan komitmen kementerian untuk menjalankan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Haryo juga menyampaikan bahwa setiap rekomendasi perbaikan dari BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Langkah tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Dengan demikian, raihan WTP atas Laporan Keuangan 2025 tidak hanya menjadi catatan administratif bagi Kemenko Perekonomian. Predikat tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan perbaikan tata kelola, memperkuat pengawasan internal, dan mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah.
Sumber: ANTARA News – Finansial
