INFOJAWATIMUR.COM – Jawa Timur adalah jantung kultural sekaligus kawah candradimuka pergerakan ulama nusantara. Ini bukan klise. Setiap dinamika di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur selalu bergema hingga tingkat nasional. NU Jawa Timur menjadi cermin keutuhan organisasi secara keseluruhan.
Di lanskap yang sarat sejarah inilah kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz, akrab disapa Gus Kikin, hadir mengisi ruang transisi. Sosoknya kharismatik. Silsilahnya mengakar kuat di Tebuireng. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menurut saya terlalu lama dihindari untuk dibicarakan secara terbuka: apakah kepemimpinan di tingkat wilayah bisa disebut paripurna, jika masa khidmatnya belum teruji dalam satu periode penuh?
Saya sengaja mengajukan pertanyaan ini bukan untuk meragukan kapasitas personal Gus Kikin. Saya mengajukannya untuk merawat nalar kritis jam’iyyah. Sesuatu yang menurut saya mulai jarang kita lakukan terhadap tokoh-tokoh besar NU. Dalam tradisi organisasi modern maupun tradisi pesantren, satu periode kepengurusan (umumnya lima tahun) bukan sekadar formalitas administratif. Itu adalah masa uji kelayakan. Di situlah seorang pemimpin dituntut menerjemahkan visi besar menjadi kerja-kerja terstruktur, mengonsolidasikan jejaring hingga tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Pengurus Ranting, sekaligus membuktikan ketahanan manajerialnya di tengah turbulensi sosial-politik lokal.
Ketika kepemimpinan bergeser atau ditarik ke panggung nasional sebelum siklus itu tuntas, saya kira publik nahdliyin berhak bertanya, di mana pertanggungjawaban atas program strategis yang baru berjalan separuh jalan?
Untuk memahami mengapa ketuntasan satu periode itu penting, mari kita menengok ke belakang, ke era kepemimpinan KH A Hasyim Muzadi di PWNU Jawa Timur. Bagi saya, almarhum Kiai Hasyim adalah teladan nyata bagaimana seorang pemimpin jam’iyyah membangun fondasi organisasi secara sistematis, sabar, dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan beliau, PWNU Jatim tidak hanya disegani sebagai simbol keagamaan. Selain itu, juga bertransformasi menjadi institusi sosial kemasyarakatan dengan tata kelola kelembagaan yang kokoh dan mandiri.
Saya menghadirkan ilustrasi Kiai Hasyim ini bukan tanpa alasan. Relevansinya terasa dekat justru di momentum sekarang, ketika nama Gus Kikin kian santer disebut dalam bursa kepengurusan PBNU jelang Muktamar mendatang. Sepeninggal Kiai Hasyim, beberapa ketua PWNU Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa, KH Moh. Hasan Mutawakkil ‘Alallah, hingga KH Marzuki Mustamar, juga menuntaskan masa baktinya dan meninggalkan jejak konsolidasi yang bisa dipertanggungjawabkan di lapangan.
Titik yang ingin saya tegaskan, era kepemimpinan PWNU Jawa Timur sebelum Gus Kikin membuktikan secara empiris bahwa keberhasilan konsolidasi struktur hingga tingkat cabang, penguatan kemandirian ekonomi umat, dan penyelesaian ketegangan kultural, semuanya memerlukan rentang waktu kepemimpinan yang stabil. Kiai Hasyim menuntaskan masa baktinya. Beliau menyerahkan estafet kepemimpinan sebelum “melanggang” ke Jakarta dalam kondisi organisasi yang mapan dan siap menghadapi tantangan zaman.
Komparasi ini menunjukkan sesuatu yang penting. Legitimasi kepemimpinan di NU tidak cukup dibangun di atas karisma personal atau garis keturunan mulia semata. Legitimasi itu diuji lewat ketuntasan amanah manajerial secara institusional. Ketika siklus kepengurusan terpotong oleh perpindahan mandat ke tingkat pusat, organisasi sering menghadapi risiko “setengah matang”. Program strategis mangkrak. Regenerasi kepemimpinan lokal terganggu. Konsolidasi basis pemilih kultural kehilangan momentum pengawalan yang seharusnya ideal.
Ada pola narasi yang menurut saya patut diwaspadai ketika kita membaca fenomena penarikan tokoh daerah ke panggung nasional. Pola yang mirip dengan dinamika politik sekuler di Indonesia. Ambil contoh lintasan karier Joko Widodo, dari kursi Wali Kota Solo menuju Gubernur DKI Jakarta, kemudian menuju panggung kepresidenan. Saat itu muncul narasi bahwa kepindahan tersebut dilakukan dengan niat mulia: “membenahi dari pusat,” karena kendala birokrasi dan anggaran yang kompleks.
Tapi menurut saya, analogi ini justru memperlihatkan kekeliruan logika yang fundamental jika diterapkan pada organisasi keagamaan. Bagi politisi dalam sistem elektoral, perpindahan kekuasaan sering digerakkan oleh momentum popularitas, kalkulasi elektoral, dan efisiensi kekuasaan formal. NU berbeda. Legitimasinya tidak bersumber dari kalkulasi elektoral praktis. Legitimasinya bersumber dari nilai pengabdian (khidmat), keberkahan (barakah), serta ikatan batin yang tulus dengan warga nahdliyin di akar rumput.
Karena itu, memakai dalih “membenahi daerah dari pusat” untuk meninggalkan pekerjaan rumah di Jawa Timur, bagi saya, adalah bentuk pengadopsian logika politik praktis yang asing bagi tradisi jam’iyyah. PWNU Jatim bukan batu loncatan administratif menuju struktur PBNU. Ia adalah mandat keulamaan yang harus ditunaikan sampai garis finis periodenya.
Mari kita lihat lebih dekat realitas di lapangan. Kepemimpinan PWNU Jawa Timur memikul tantangan yang kompleks, dan menuntut kehadiran fisik serta konsentrasi penuh dari pucuk pimpinan tertingginya.
Pertama, soal pemberdayaan ekonomi pesantren dan kemandirian jam’iyyah. Ribuan pesantren di Jawa Timur memerlukan pendampingan sistemik, agar tidak tertinggal dalam arus transformasi digital dan ekonomi modern. Program semacam ini butuh cetak biru jangka panjang yang dikawal langsung. Bukan sekadar diinisiasi di atas kertas.
Kedua, soal harmonisasi kultural di tingkat basis. Dinamika internal warga nahdliyin di Jawa Timur sangat dinamis dan sensitif terhadap perubahan arah kebijakan organisasi. Menjaga ketenangan, merangkul beragam elemen kultural, dan meredam potensi gesekan. Semua itu memerlukan kepemimpinan yang berakar kokoh di tempat, bukan yang sering absen karena agenda di Jakarta.
Ketiga, soal tantangan demografis generasi muda nahdliyin khususnya Gen Z dan milenial, baik di perkotaan maupun pedesaan. Mereka menuntut pendekatan dakwah dan sosial yang adaptif. Semua agenda besar ini, menurut saya, tidak akan pernah tuntas jika pucuk pimpinan teralihkan fokusnya oleh tarikan kepentingan birokrasi struktural di pusat sebelum fondasinya di Jawa Timur benar-benar matang.
Tradisi Nahdlatul Ulama selalu mengajarkan nilai sam’an wa tha’atan, mendengar dan patuh, dalam kerangka kemaslahatan organisasi. Saya menghormati nilai itu. Tapi kepatuhan kultural, bagi saya, tidak boleh menumpulkan nalar kritis warga nahdliyin terhadap pentingnya akuntabilitas manajerial. Keberhasilan seorang tokoh besar NU tidak diukur dari seberapa banyak jabatan strategis yang berhasil dikumpulkan. Namun diukur dari seberapa tuntas ia meninggalkan warisan (legacy) kebaikan, di tempat pertama kali ia dipercaya mengemban amanah.
Warga nahdliyin di Jawa Timur, menurut saya, berhak melihat para pemimpinnya menuntaskan apa yang telah mereka mulai. Menjaga marwah jam’iyyah berarti menghormati siklus khidmat secara utuh. Menolak jalan pintas politisasi organisasi. Dan memastikan setiap tetes keringat pengabdian benar-benar berbuah manis bagi umat di akar rumput.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sejati Nahdlatul Ulama bukan terletak pada gemerlap kursi kekuasaan di pusat. Kekuatan itu ada pada kokohnya akar ketulusan para ulama dan umat di daerah. Wallahu a’lamu bis-showab.
Oleh : Abdur Rahim (Warga NU, tinggal di Kabupaten Tuban)
