Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong lulusan SMKN 1 Mundu, Cirebon, Jawa Barat, mempersiapkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional. Kesiapan tersebut dinilai penting agar lulusan sekolah menengah kejuruan mampu bersaing di pasar kerja global sekaligus memahami perlindungan sebagai calon pekerja migran.
Dorongan itu disampaikan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam sosialisasi Program SMK Go Global di SMKN 1 Mundu, Cirebon, Senin (9/11). Program tersebut disebut sebagai salah satu upaya pemerintah menjembatani pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di tingkat internasional.
Kompetensi dan sertifikasi menjadi bekal utama
Christina mengatakan lulusan SMK perlu memiliki keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang diakui agar dapat memenuhi persyaratan industri global. Menurut dia, penguasaan bidang keahlian saja belum cukup untuk menghadapi persaingan kerja di luar negeri.
Calon pekerja juga perlu membekali diri dengan kemampuan bahasa asing, pemahaman terhadap budaya kerja, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan kerja di negara tujuan. Berbagai kemampuan itu diperlukan agar tenaga kerja dapat menjalankan pekerjaan secara profesional sesuai kebutuhan pemberi kerja.
Peluang kerja di luar negeri, kata Christina, tersedia di sejumlah sektor dan negara, termasuk Jepang serta Korea Selatan. Bidang maritim dan perikanan menjadi salah satu sektor yang disebut memiliki peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan sumber daya manusia dengan kompetensi yang relevan.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 tenaga kerja untuk pasar global secara bertahap hingga 2029. Dari jumlah itu, sebanyak 300.000 orang ditargetkan berasal dari lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya merupakan masyarakat umum.
Pelindungan dimulai sebelum keberangkatan
Christina menegaskan, persiapan calon pekerja migran tidak semata-mata diarahkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan. Mereka juga perlu memahami hak dan kewajiban serta memiliki kesiapan bekerja secara profesional.
Ia menyampaikan bahwa pelindungan pekerja migran harus dimulai sejak sebelum keberangkatan. Karena itu, pembekalan yang baik menjadi bagian penting dalam menyiapkan calon pekerja agar memahami kondisi kerja dan dapat menghadapi proses penempatan dengan lebih siap.
Sosialisasi di SMKN 1 Mundu diharapkan meningkatkan pemahaman siswa dan lulusan SMK mengenai peluang kerja internasional. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong mereka mulai mempersiapkan kompetensi sejak dini, bukan hanya ketika akan mendaftar untuk bekerja di luar negeri.
DPR ingatkan risiko migrasi
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengingatkan siswa SMKN 1 Mundu agar mengenali risiko migrasi sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri.
Risiko yang perlu diwaspadai mencakup penipuan dalam rekrutmen digital, eksploitasi, perdagangan orang, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya pemahaman mengenai hak-hak pekerja. Kurangnya informasi dapat membuat calon pekerja rentan menghadapi persoalan selama proses perekrutan maupun setelah berada di negara tujuan.
Dave meminta calon pekerja migran mengutamakan jalur penempatan resmi. Mereka juga didorong memanfaatkan informasi dan layanan pengaduan pemerintah, menjaga komunikasi dengan keluarga, serta membangun profesionalisme.
Menurut Dave, persiapan yang tepat dapat membuat pengalaman bekerja di luar negeri memberi manfaat bagi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, tenaga kerja yang siap dan terlindungi dinilai dapat turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung perekonomian Indonesia.
Sumber: ANTARA News – Terkini
