Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan akan memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional. Upaya itu dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan program, serta deteksi dini terhadap kendala yang muncul di lapangan.
Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (19/11). Pernyataan itu disampaikan saat rapat membahas dukungan kelembagaan dan sinkronisasi implementasi kebijakan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat, Ariyo mengatakan KSP perlu tampil dan berani menjalankan peran sebagai penggerak pengawalan program prioritas nasional. Ia menyebut KSP akan berupaya menjadi “lokomotif” dalam pelaksanaan fungsi tersebut.
Mekanisme pengawalan program
Ariyo menjelaskan, pengawalan program prioritas nasional dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Prosesnya diawali dengan koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menentukan program yang membutuhkan pengawalan strategis KSP.
Setelah program ditetapkan, KSP melakukan pemantauan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev). Pemantauan juga dilengkapi dengan verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, serta pertemuan langsung dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan program tersebut.
Menurut Ariyo, fungsi pengawalan tidak berhenti pada pemantauan perkembangan program. KSP juga berupaya mendorong penyelesaian hambatan melalui koordinasi yang proaktif dengan kementerian dan lembaga mitra kerja.
“Kami akan coba untuk terus meningkatkan komunikasi,” kata Ariyo. Ia menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan kementerian yang menjadi partner kerja KSP.
Masukan Komisi XIII DPR RI
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan sejumlah masukan untuk memperkuat fungsi strategis KSP. Masukan itu antara lain berkaitan dengan pengendalian program prioritas Presiden, deteksi dini isu strategis di lapangan, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
DPR juga menyoroti penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, dan keamanan informasi. Selain itu, koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah turut dibahas untuk mendukung penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
KSP memandang berbagai masukan tersebut sebagai bagian penting untuk meningkatkan efektivitas pengawalan program prioritas nasional. Penguatan koordinasi dan pembagian peran antarlembaga diharapkan dapat membuat pelaksanaan kebijakan lebih terintegrasi, responsif, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penanganan aduan masyarakat
Selain mengawal program prioritas, KSP menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan aduan masyarakat melalui program KSP Mendekat. Hingga November 2026, lembaga itu menerima 596 aduan masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 aduan telah ditindaklanjuti, sedangkan 427 aduan lainnya masih dalam proses. Aduan yang diterima mencakup persoalan pertanahan dan agraria, permintaan audiensi, aspirasi masyarakat, surat resmi, serta isu lainnya.
Data tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi KSP dalam menerima dan menangani berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Pada saat yang sama, penguatan koordinasi lintas instansi tetap diarahkan untuk mendukung pengawalan kebijakan dan program prioritas nasional.
Sumber: ANTARA News – Terkini
