Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi online atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditujukan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara. Kebijakan ini menyasar perbedaan perlakuan pajak antara pedagang yang berjualan melalui platform digital dan gerai konvensional.
Suahasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pengenaan pajak pada transaksi PMSE merupakan upaya memperbaiki kesetaraan persaingan, meskipun tingkat pajak bagi transaksi online lebih kecil.
Perbedaan perlakuan pajak antara kanal penjualan
Suahasil menjelaskan, pembelian barang di gerai konvensional dikenakan PPN. Sementara itu, transaksi serupa melalui platform daring sebelumnya belum dikenakan PPN dalam skema yang sama. Perbedaan tersebut dinilai berpotensi membuat persaingan antara pelaku usaha online dan konvensional menjadi tidak seimbang.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan transaksi melalui saluran digital juga memperoleh perlakuan perpajakan. Dengan penerapan PPN PMSE, pedagang yang memasarkan barang atau layanan melalui platform digital diharapkan berhadapan dengan kerangka perpajakan yang lebih sebanding dengan pedagang di gerai konvensional.
Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan transaksi barang melalui platform daring, tetapi juga mencakup transaksi PMSE secara lebih luas. Pemerintah menempatkan pengenaan pajak itu sebagai bagian dari upaya memperbaiki level playing field dalam kegiatan usaha.
PPN PMSE lintas batas telah diterapkan
Lebih lanjut, Suahasil mengatakan pemungutan PPN PMSE untuk transaksi lintas batas internasional telah lebih dahulu diberlakukan. Salah satu contoh yang disebut adalah layanan video streaming berlangganan yang digunakan masyarakat.
Dengan demikian, pengenaan PPN terhadap transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan domestik. Layanan digital dari transaksi lintas batas juga telah menjadi bagian dari skema pemungutan pajak PMSE yang diterapkan pemerintah.
Penerimaan domestik mulai dihimpun
Untuk transaksi domestik, penerimaan PPN PMSE mulai terkonsolidasi pada November 2026. Pemerintah belum menyampaikan realisasi penerimaan tersebut pada saat pernyataan itu disampaikan.
Realisasi penerimaan akan diumumkan pada bulan berikutnya setelah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan konsolidasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak. Proses tersebut diperlukan agar data penerimaan dari transaksi domestik dapat dihimpun sebelum disampaikan kepada publik.
Suahasil mengatakan pembayaran pajak dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November. Setelah pelaporan dan pembayaran dikonsolidasikan, pemerintah akan menyampaikan angka penerimaan PPN PMSE domestik pada periode berikutnya.
Pemerintah melalui kebijakan ini menempatkan kesetaraan perlakuan perpajakan sebagai dasar dalam mempertemukan kegiatan usaha pada kanal digital dan konvensional. Namun, materi yang disampaikan belum memuat besaran penerimaan domestik maupun rincian tingkat pajak yang diterapkan pada setiap jenis transaksi online.
Sumber: ANTARA Jatim – Ekonomi
