Penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat mencapai sekitar Rp731,32 miliar hingga triwulan III 2026. Nilai tersebut setara dengan 48,30 persen dari total pagu dana Otsus tahun ini sebesar Rp1,514 triliun.
Data itu dicatat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan penyaluran masih perlu dipercepat agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan sesuai rencana.
Penyaluran Masuk Tahap II
Kobir menjelaskan, skema penyaluran dana Otsus dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama memiliki porsi 30 persen, tahap kedua 45 persen, sedangkan 25 persen sisanya disalurkan pada tahap ketiga.
Setiap tahapan hanya dapat berjalan setelah pemerintah daerah memenuhi dokumen dan persyaratan yang ditetapkan. Di antaranya adalah penyelesaian dokumen rencana anggaran program (RAP) Otsus perubahan, realisasi penyerapan dana Otsus tahap pertama paling sedikit 50 persen, serta capaian pelaksanaan program minimal 15 persen.
Dengan realisasi 48,30 persen, penyaluran dana Otsus Papua Barat telah memasuki tahap kedua. Namun, capaian tersebut belum mencapai batas maksimal tahap kedua yang ditetapkan sebesar 75 persen dari total pagu.
Sebagai penasihat keuangan, DJPb Papua Barat menggelar rapat bersama pemerintah daerah setiap pekan. Pertemuan itu dilakukan untuk mengetahui kendala yang menghambat penyaluran dan penyerapan dana Otsus.
Asistensi Menyasar Daerah dengan Serapan Rendah
DJPb bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak juga meningkatkan asistensi kepada setiap pemerintah daerah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang memiliki persentase penyerapan rendah.
Asistensi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung sekaligus memfasilitasi komunikasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Lembaga itu memiliki kewenangan dalam proses verifikasi persyaratan penyaluran.
Kobir mengatakan DJPb akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK untuk membantu mencari solusi atas kendala dalam melengkapi dokumen syarat salur. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses penyaluran dana Otsus.
Teluk Wondama Catat Persentase Tertinggi
Dari pemerintah daerah yang tercatat, Teluk Wondama memiliki persentase penyaluran tertinggi, yakni 72,26 persen dari pagu Rp132,66 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Fakfak dengan realisasi 71,93 persen dari pagu Rp129,34 miliar.
Teluk Bintuni menyusul dengan persentase penyaluran 69,65 persen dari pagu Rp148,27 miliar. Pegunungan Arfak mencatat realisasi 66,91 persen dari pagu Rp131,11 miliar, sedangkan Manokwari Selatan mencapai 54,49 persen dari pagu Rp84,53 miliar.
Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat penyaluran 36,61 persen dari pagu Rp667,29 miliar. Kaimana berada pada angka 31,22 persen dari pagu Rp109,24 miliar.
Sementara itu, Manokwari menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah, yaitu 24,15 persen dari pagu Rp111,56 miliar. Rincian tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian penyaluran antardaerah, sehingga asistensi dan penyelesaian dokumen menjadi bagian penting dalam percepatan tahap berikutnya.
Sumber: ANTARA News – Finansial
