INFOJAWATIMUR.COM – Presiden Prabowo Subianto mengatakan data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih tepat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Prabowo, pembaruan penghitungan aktivitas ekonomi menjadi semakin penting karena Indonesia telah lebih dari 10 tahun tidak melakukan rebasing atau pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi nasional. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyediakan gambaran yang lebih mutakhir mengenai kondisi ekonomi nasional.
Sensus melibatkan 251.000 petugas
Pelaksanaan sensus berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah, kata Prabowo, perlu memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik karena sebanyak 251.000 petugas sensus dikerahkan untuk bekerja di seluruh desa di Indonesia.
Presiden juga meminta masyarakat mengisi formulir sensus dengan jujur. Ia menjelaskan, data yang dihimpun BPS tidak digunakan untuk mengejar atau menilai kekayaan maupun pendapatan pribadi yang dilaporkan oleh masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan agar informasi yang terkumpul dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara akurat. Kualitas data itu dinilai penting karena angka-angka dalam APBN sangat bergantung pada indikator makroekonomi, sementara indikator tersebut bergantung pada data yang dikumpulkan BPS.
Berkaitan dengan proyeksi defisit APBN 2027
Prabowo mencontohkan hubungan antara akurasi penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio defisit APBN. Dalam Rancangan APBN 2027, pemerintah mengasumsikan PDB Indonesia mencapai Rp27.987 triliun.
Dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, defisit APBN 2027 diproyeksikan berada pada level 2,40 persen terhadap PDB. Prabowo menyebut besaran defisit tersebut dapat terlihat lebih kecil apabila nilai PDB Indonesia ternyata lebih besar dari asumsi yang digunakan.
Ia mengatakan sejumlah lembaga internasional menyampaikan pandangan bahwa PDB Indonesia berpotensi lebih besar. Namun, dalam sumber pernyataannya tidak dijelaskan lembaga internasional yang dimaksud maupun nilai PDB alternatif yang diperkirakan.
Dengan demikian, hasil sensus menjadi salah satu sumber data yang berpengaruh terhadap pemutakhiran perhitungan ekonomi dan penyusunan proyeksi fiskal. Data yang lebih akurat diharapkan membantu pemerintah menetapkan kebijakan serta alokasi anggaran berdasarkan kondisi ekonomi yang lebih sesuai.
Data sensus untuk memperbarui DTSEN
Selain untuk penyusunan kebijakan dan anggaran, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prabowo menilai penggunaan data sensus untuk kebutuhan tersebut semakin menegaskan pentingnya keberhasilan pelaksanaan sensus.
Pemerintah kini menunggu proses pengumpulan data yang dilakukan BPS hingga akhir Agustus 2026. Masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut dengan memberikan informasi melalui formulir sensus secara jujur, sehingga data yang terkumpul dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Sumber: ANTARA News – Finansial
