WARSAW — Presiden Polandia Karol Nawrocki kembali menolak rancangan undang-undang yang dirancang untuk menerapkan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa atau Digital Services Act (DSA). Keputusan pada Jumat (13/11) itu menjadi veto kedua Nawrocki terhadap rancangan aturan yang sama dan menambah tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.
RUU tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada regulator dalam menangani konten ilegal di internet. Salah satu kewenangan yang diusulkan adalah memerintahkan penghapusan atau pemblokiran materi yang berisi ancaman kriminal serta hasutan untuk melakukan kekerasan.
Namun, Nawrocki menilai ketentuan itu dapat memberikan kuasa terlalu besar kepada pejabat pemerintah dalam menentukan batas kebebasan berekspresi. Presiden Polandia tersebut merupakan sekutu partai oposisi nasionalis Law and Justice.
Alasan Nawrocki menolak rancangan aturan
Dalam pernyataan video pada Jumat, Nawrocki menyampaikan bahwa penentuan apakah suatu konten termasuk tindak pidana seharusnya berada di tangan pengadilan independen, bukan pejabat pemerintahan. Menurut dia, pemberian kewenangan tersebut kepada aparat eksekutif berpotensi mengganggu kebebasan menyampaikan pendapat di internet.
Nawrocki juga menuduh pemerintah menggunakan rangkaian insiden penikaman yang baru-baru ini terjadi di sejumlah sekolah di Polandia sebagai alasan untuk mendorong pembatasan baru terhadap kebebasan berekspresi daring. Tuduhan itu menjadi bagian dari penolakannya terhadap rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah.
Veto tersebut sebelumnya juga pernah dijatuhkan Nawrocki pada Januari. Dengan penolakan terbaru, upaya pemerintah untuk mengesahkan aturan nasional yang mengimplementasikan ketentuan utama DSA kembali menghadapi hambatan di tingkat politik.
Tusk tekankan perlindungan anak
Perdana Menteri Donald Tusk membantah kritik Nawrocki. Ia menekankan bahwa perlindungan anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya seharusnya menjadi prioritas yang dapat menyatukan masyarakat, meskipun terdapat perbedaan politik.
Tusk menyampaikan tanggapannya melalui platform X. Ia mempertanyakan keputusan presiden yang kembali memveto rancangan aturan tersebut, terutama karena pemerintah memandang perlindungan anak di ruang siber sebagai persoalan penting.
Perdebatan antara pemerintah dan presiden memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai cara menangani konten ilegal di internet. Pemerintah menekankan kebutuhan perlindungan terhadap anak dan penindakan terhadap ancaman daring, sedangkan Nawrocki mengkhawatirkan perluasan kewenangan pejabat negara terhadap ekspresi publik.
Jalan politik untuk membatalkan veto
Konstitusi Polandia, melalui Pasal 122, mengatur bahwa veto presiden dapat dibatalkan parlemen dengan dukungan tiga perlima suara dari total 460 anggota Sejm atau majelis rendah parlemen. Syarat lainnya, sedikitnya setengah anggota parlemen harus hadir dalam pemungutan suara.
Apabila seluruh 460 anggota Sejm hadir dan memberikan suara, sedikitnya 276 suara diperlukan untuk mengesampingkan veto presiden. Akan tetapi, koalisi pemerintahan Tusk tidak memiliki jumlah dukungan yang cukup untuk mencapai ambang tersebut.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan anggota parlemen dari kubu oposisi apabila ingin membatalkan keputusan Nawrocki melalui pemungutan suara. Pilihan tersebut membuat proses pengesahan RUU bergantung pada kemampuan pemerintah membangun dukungan lintas partai.
Selain berupaya mencari suara tambahan di parlemen, pemerintah dapat menyusun ulang rancangan undang-undang dengan mempertimbangkan keberatan presiden. RUU yang telah direvisi kemudian dapat diajukan kembali untuk dibahas parlemen. Sumber tidak menjelaskan langkah mana yang akan dipilih pemerintahan Tusk setelah veto kedua tersebut.
Sumber: ANTARA News – Terkini
