Sidoarjo, INFOJAWATIMUR.COM –
Penggunaan data desil dalam penentuan penerima beasiswa pendidikan di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo. Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian antara klasifikasi data dengan kondisi sosial ekonomi keluarga mahasiswa yang sebenarnya.
Persoalan itu disampaikan dalam forum penyampaian aspirasi di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kevin Maula, Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa PMII Sidoarjo, menyampaikan kritik terhadap penggunaan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pendidikan.
Kevin menilai, ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi masyarakat berpotensi menyebabkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi dalam program beasiswa pemerintah daerah.
Menurutnya, data administratif semestinya menjadi instrumen untuk memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara tepat sasaran, bukan menjadi kendala bagi mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
Dalam pernyataannya, Kevin menekankan pentingnya memastikan kesesuaian data dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar kesempatan memperoleh pendidikan tidak terhambat oleh ketidaktepatan pendataan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., menyampaikan komitmennya untuk mengawal persoalan penyaluran beasiswa yang disoroti PMII Sidoarjo. Aspirasi mengenai ketidaksesuaian data desil tersebut, menurut keterangan dalam press release PMII, akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada instansi atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Respons tersebut diharapkan dapat membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pendataan dan penetapan penerima beasiswa, sehingga proses penyaluran bantuan pendidikan dapat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi calon penerima secara lebih tepat.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sidoarjo, Alfien Ananta, menegaskan bahwa persoalan beasiswa perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menilai program bantuan pendidikan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.
Alfien juga mendorong agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti pada forum penyampaian pendapat, tetapi ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan dan pembenahan sistem pendataan penerima beasiswa.
Ia menegaskan, PMII Sidoarjo akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan akses pendidikan dan masa depan generasi muda.
Kevin berharap komitmen DPRD tersebut dapat diwujudkan melalui pengawalan dan tindak lanjut bersama instansi terkait. Baginya, persoalan beasiswa bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga menyangkut kesempatan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
PMII Sidoarjo berharap pemerintah daerah dapat memastikan mekanisme penetapan penerima beasiswa berjalan secara tepat sasaran, sehingga mahasiswa yang membutuhkan tetap memiliki kesempatan memperoleh dukungan pendidikan.
