Kementerian Kehutanan menjajaki penguatan kerja sama dengan Brasil dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. Pembahasan tersebut mencakup pembiayaan konservasi, sertifikasi kredit karbon, serta pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Penjajakan dilakukan dalam pertemuan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11). Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati menyampaikan hasil pembahasan itu dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan tersebut mempertemukan delegasi Kementerian Kehutanan Indonesia dengan perwakilan Brasil untuk bertukar pengalaman mengenai cara menggabungkan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Belajar dari pengelolaan hutan Amazon
Salah satu pengalaman Brasil yang dibahas adalah program Fundação Amazônia Sustentável (FAS) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon. Dalam pendekatan tersebut, konservasi hutan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain akses air minum, energi surya, konektivitas internet, dan ketahanan pangan.
Pertukaran pengalaman itu menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia mengenai upaya menjaga hutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan. Haruni mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan kerja sama kedua negara.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu diwakili Haruni Krisnawati dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi. Dari Brasil, hadir Direktur Jenderal FAS Virgilio Viana serta Marco Tulio Scarpelli Cabral yang menangani bidang iklim, energi, dan lingkungan di Kementerian Luar Negeri Brasil.
Pembiayaan konservasi dan pasar karbon
Indonesia juga mempelajari mekanisme pembiayaan perlindungan hutan yang dikembangkan Brasil, termasuk Amazon Fund. Pembahasan diarahkan pada pembiayaan berbasis hasil dan dukungan pendanaan internasional yang dapat memperkuat pengelolaan hutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain aspek pembiayaan, perwakilan Brasil menawarkan pertukaran pengalaman mengenai Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon yang dikembangkan di negara tersebut. Sistem itu dirancang untuk memperkuat kredibilitas kredit karbon melalui metodologi berbasis sains, ketelusuran, verifikasi, dan tata kelola transparan.
Pembahasan Ecora dipandang relevan bagi upaya memperkuat sistem sertifikasi serta integritas pasar karbon hutan di Indonesia. Pertukaran pengalaman itu juga dikaitkan dengan agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030, penguatan Perhutanan Sosial, pemulihan ekosistem, dan pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel.
Rencana kajian bersama dan lokakarya
Para pihak turut menjajaki kerja sama teknis yang melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Pelibatan lintas pihak dinilai penting untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah, pengalaman lapangan, dan dukungan pembiayaan dalam pengelolaan hutan tropis.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Brasil membahas kemungkinan penyusunan dokumen kajian bersama atau white paper mengenai peluang kemitraan kedua negara. Ristianto menyampaikan bahwa para pihak juga menjajaki penyelenggaraan lokakarya teknis untuk memperdalam pembahasan tentang pembiayaan konservasi, sertifikasi karbon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Lokakarya tersebut direncanakan berlangsung pada Februari atau Maret 2027. Waktu dan agenda kegiatan masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Penjajakan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan memperluas kemitraan internasional dengan negara-negara pemilik hutan tropis. Kerja sama yang dibahas diarahkan untuk menghubungkan perlindungan ekosistem, pembiayaan inovatif, tata kelola karbon, dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
