INFOJAWATIMUR.COM – Dinamika yang mewarnai Sidang Pleno Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, memantik sebuah refleksi mendalam. Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Sudarsono Rahman, menyoroti ketegangan yang terjadi dalam forum tersebut dan menyuarakan kegelisahan akar rumput terkait posisi keteladanan sebagai napas utama organisasi.
Sudarsono, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PW IPNU Jawa Timur (1988–1992), mengungkapkan bahwa ruang musyawarah NU yang sejatinya identik dengan keteduhan, belakangan ini kerap berubah menjadi arena perdebatan yang menguji kesabaran dan adab para pesertanya.
Perbedaan Pendapat dan Tradisi Kiai
Dalam catatannya, Sudarsono menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah hal baru dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Sejak awal berdirinya, NU tidak didesain untuk menyeragamkan pandangan, melainkan mengedepankan kebijaksanaan dalam mengelola keragaman.
“Namun yang selalu menjadi penyangga utama adalah adab, bukan sekadar argumen; serta marwah kiai, bukan sekadar kemenangan suara,” tegas Sudarsono.
Ia mempertanyakan apakah di tengah tensi musyawarah yang memanas, para pengurus dan kader NU masih mampu menjaga spirit tawadhu’ (rendah hati) di hadapan para kiai sepuh, sekaligus menjaga kehormatan Rais Aam sebagai simbol moral tertinggi dalam organisasi.
Lebih dari Sekadar Urusan Teknis
Beberapa isu yang sempat mencuat dan memicu perdebatan, seperti penetapan lokasi Muktamar hingga keputusan-keputusan sidang lainnya, dinilai tidak boleh dipandang sebatas konflik teknis belaka. Menurut Sudarsono, dinamika tersebut adalah cermin yang menguji sejauh mana kultur keteladanan masih dipertahankan dalam setiap pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan kembali esensi dari jam’iyah tersebut: NU bukan sekadar struktur administratif, melainkan sebuah peradaban akhlak.
Ketika sebuah keputusan diperdebatkan, parameter keberhasilannya bukan hanya terletak pada siapa yang benar atau salah, tetapi pada keluhuran prosesnya—apakah tetap menjaga kehormatan, keteduhan, dan persaudaraan antar sesama jamaah. Energi organisasi dipertaruhkan untuk menjaga warisan para pendiri (muassis) yang selalu menempatkan hikmah di atas kepentingan golongan.
Pemulihan Suasana Batin Organisasi
Lebih jauh, Sudarsono menekankan bahwa ketika terjadi kegaduhan di internal, hal mendesak yang harus segera dipulihkan bukan sekadar palu keputusan, melainkan suasana batin organisasi itu sendiri. Eksistensi NU tidak hanya terbatas pada ruang-ruang sidang, tetapi hidup dan berakar di hati jutaan umat yang terus menantikan keteladanan dari para pemimpinnya.
Masyarakat Nahdliyin menaruh harapan besar agar forum tertinggi NU tetap memancarkan kesejukan. Sekeras apa pun perbedaan yang ada, bingkai akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) harus tetap menjadi identitas utama yang tak terpisahkan.
Adab Tetap Raja, Keteladanan Tetap Panglima
Pertanyaan kritis mengenai “hilangnya keteladanan” yang dilontarkan Sudarsono bukanlah sebuah bentuk penghakiman, melainkan peringatan keras (warning). Di tengah arus perubahan zaman dan dinamika internal yang kian kompleks, NU dituntut untuk tidak kehilangan kompas moralnya.
“Lalu mampukah NU menjadi suluh peradaban bila keteladanan sudah semakin diabaikan?” tanyanya.
Sebagai penutup, ia berharap seluruh dinamika dan gesekan yang terjadi justru bisa menjadi momentum untuk melakukan otokritik dan kembali merapatkan barisan. Mengingatkan kembali bahwa di atas segala bentuk perbedaan, adab adalah raja; dan di atas setiap keputusan politik maupun organisasi, keteladanan harus tetap menjadi panglima.
Oleh: Sudarsono Rahman
Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur 1988–1992
