INFOJAWATIMUR.com – JAKARTA – Laman resmi Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) dengan alamat ikn.go.id sempat mengalami gangguan akses akibat permasalahan pada Pusat Fakta Nasional (PDN) akhir pekan lalu. Gangguan ini juga berdampak pada berbagai layanan umum lainnya, termasuk sistem imigrasi pada Bandara Soekarno-Hatta yang dimaksud menyebabkan antrean panjang.
Pemulihan Laman Resmi IKN
Saat diakses pada hari terakhir pekan (21/6), situs resmi IKN menampilkan pemberitahuan bahwa website Otorita IKN sedang di pemulihan akibat gangguan pada kesisteman PDN. Pihak Otorita IKN menyampaikan permohonan maaf menghadapi ketidaknyamanan ini lalu berjanji akan segera memulihkan layanan secepat mungkin.
Deputi Transformasi Hijau juga Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, mengonfirmasi bahwa gangguan yang disebutkan disebabkan oleh hambatan pada PDN. “Iya, kelihatannya akibat masih terjadi gangguan pada Pusat Fakta Nasional (PDN) kita sehingga berdampak ke website IKN juga,” ucapannya pada waktu dikonfirmasi.
Sementara itu, ketika SINDONews kembali mengecek hari ini, Selasa (25/6), situs resmi IKN tampak sudah ada berfungsi dengan normal dan juga dapat diakses kembali.
Gangguan Sistem Imigrasi dan juga Layanan Publik Lainnya
Gangguan pada PDN tidak ada hanya sekali berdampak pada situs resmi IKN, tetapi juga pada layanan imigrasi di dalam seluruh Indonesia. Antrean panjang terjadi dalam Bandara Soekarno-Hatta akibat gangguan sistem imigrasi. Selain itu, diperkirakan lebih lanjut dari 50 layanan rakyat lainnya juga terdampak.
Chairman Lembaga Penelitian Ketenteraman Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyatakan bahwa gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan suplai listrik, kecacatan server, gangguan koneksi internet, atau bahkan serangan siber seperti DDoS (Distributed Denial of Service) atau ransomware.
Insiden ransomware ini menyoroti pentingnya keamanan siber di menjaga kelancaran layanan publik. Pusat data nasional merupakan infrastruktur kritis yang tersebut menyimpan data-data penting pemerintah lalu masyarakat. Oleh akibat itu, perlu adanya langkah-langkah pencegahan juga penanganan yang efektif untuk melindungi pusat data dari berbagaiancamansiber.