INFOJAWATIMUR.COM – Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus merapatkan barisan. Langkah konkret ini diwujudkan melalui rapat koordinasi strategis yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim di Surabaya.
Koordinasi lintas sektor ini berfokus pada sinkronisasi program kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat agar pelaksanaannya di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dapat berjalan sukses, tepat sasaran, dan membawa dampak jangka panjang.
Mensos: Akurasi Data Jadi Kunci Utama
Menteri Sosial RI, Gus Ipul, dalam arahannya menekankan bahwa urusan kesejahteraan sosial tidak bisa hanya ditangani secara parsial oleh pusat. Diperlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah agar bantuan terdistribusi dengan baik.
“Fokus utama kita adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan perlindungan kelompok rentan seperti lansia, anak yatim piatu, serta penyandang disabilitas. Sinergi dengan Pemprov Jatim sangat krusial, terutama dalam memastikan basis data penerima bantuan selalu terintegrasi dan mutakhir, sehingga intervensi pemerintah tidak tumpang tindih,” tegas Mensos.
Gubernur Jatim: Kesejahteraan Beriringan dengan Kemaslahatan Umat
Sejalan dengan arahan pusat, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti pentingnya menjaga harmoni sosial melalui pendekatan kultural dan religius. Beliau menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki kekayaan tradisi keagamaan yang kuat, sehingga kolaborasi dengan para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat adalah kunci keberhasilan.
“Program kesejahteraan sosial di Jawa Timur harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kemaslahatan umat. Tanpa adanya kerukunan dan dukungan dari tokoh agama di tingkat akar rumput, program pemberdayaan dan penyaluran dana sosial keagamaan seperti zakat dan infak akan sulit memberikan dampak produktif yang maksimal,” ujar Gubernur.
Sekda Jatim Pastikan Kesiapan Birokrasi
Sebagai motor penggerak birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan kesiapan jajarannya dalam mengeksekusi hasil koordinasi ini di lapangan. Ia berkomitmen untuk mengawal instruksi dari Mensos dan Gubernur hingga ke tingkat pemerintahan terkecil.
“Kami di tingkat administratif akan langsung menindaklanjuti arahan ini dengan memperkuat koordinasi bersama 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tugas kami adalah memastikan birokrasi berjalan cepat, transparan, dan seluruh instrumen daerah siap mengeksekusi program sosial ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Melalui konsolidasi tingkat tinggi ini, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjadi barometer provinsi yang sukses tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dalam membangun tatanan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan spiritual.
