Presiden Argentina Javier Milei menyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang terlibat dalam proyek produksi minyak di Kepulauan Falkland. Wilayah tersebut menjadi objek sengketa kedaulatan antara Argentina dan Inggris.
Milei menyampaikan rencana itu dalam pidato kenegaraan pada Kamis. Ia mengatakan akan menandatangani dekrit untuk mempercepat prosedur pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek minyak tersebut.
Langkah itu ditujukan terutama kepada proyek produksi minyak Nativas Petroleum. Menurut Milei, proyek tersebut diperkirakan mulai beroperasi dalam beberapa bulan mendatang, sehingga pemerintah Argentina menilai perlu mengambil tindakan sebelum kegiatan produksi berjalan.
Dekrit untuk mempercepat sanksi
Dalam pidatonya, Milei menyebut keputusan tersebut sebagai respons terhadap rencana pengembangan sumber daya alam di wilayah yang diklaim Argentina. Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap proyek itu dapat mendorong pemerintah Inggris untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya di Kepulauan Falkland.
"Jika kita membiarkan hal ini terjadi, kita akan menciptakan insentif bagi pemerintah Inggris untuk semakin mengeksploitasi sumber daya kita," kata Milei.
Presiden Argentina itu juga menyatakan bahwa terdapat proyek dan perusahaan lain yang dinilai dapat menimbulkan ancaman strategis terhadap kepentingan negaranya. Namun, dalam pernyataan yang disampaikan, ia tidak merinci nama proyek maupun perusahaan lain yang dimaksud.
Milei mengatakan kondisi tersebut memerlukan respons dari Argentina. Ia menekankan bahwa tindakan yang disiapkan pemerintahnya akan diberikan secara proporsional terhadap ancaman yang dianggap muncul dari aktivitas di kepulauan tersebut.
Sengketa Argentina dan Inggris
Kepulauan Falkland telah lama menjadi sumber perselisihan antara Argentina dan Inggris. Argentina mengklaim kedaulatan atas wilayah itu, sedangkan Inggris menyebutnya sebagai Kepulauan Falklands dan mempertahankannya sebagai wilayah seberang laut Inggris.
Perselisihan tersebut pernah berkembang menjadi konflik bersenjata pada 1982. Argentina dan Inggris terlibat perang selama beberapa pekan, yang berakhir dengan kekalahan Argentina.
Setelah konflik itu, status politik kepulauan tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Rencana pengembangan minyak di wilayah tersebut kini kembali memicu keberatan dari pemerintah Argentina karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di kawasan yang masih disengketakan.
Referendum 2013 tidak diakui Argentina
Pada Maret 2013, Kepulauan Falkland menggelar referendum mengenai status wilayahnya. Hasil pemungutan suara menunjukkan 99,8 persen pemilih mendukung agar kepulauan tersebut tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris.
Argentina tidak mengakui hasil referendum itu. Karena itu, keputusan politik maupun kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan Kepulauan Falkland terus dilihat pemerintah Argentina dalam kerangka sengketa kedaulatan dengan Inggris.
Rencana sanksi yang diumumkan Milei menunjukkan bahwa isu eksploitasi minyak tetap dipandang sebagai persoalan strategis oleh Argentina. Namun, materi pernyataan tersebut belum menjelaskan bentuk sanksi, pihak yang akan dikenai secara rinci, maupun jadwal penerbitan dekrit selain rencana penandatanganan yang disampaikan presiden.
Sumber: ANTARA News – Terkini
