Badai PHK Hantam Industri Lokal, Wakil Ketua DPR: Pengambil Kebijakan Tak Punya Hati

0
7
Badai PHK Hantam Industri Lokal, Wakil Ketua DPR: Pengambil Kebijakan Tak Punya Hati

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Kordinator Sektor Industri dan juga Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya beberapa orang lapangan usaha pada negeri lalu maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif menunjukkan ada permasalahan di pengelolaan perekonomian nasional.

“Terutama tak hadirnya hati pada sebagian pengambil kebijakan di area pemerintahan. Pancasila juga NKRI nilai berakhir hanya saja ada di dalam mulut, tapi tak meresap di tempat hati juga tak mewujud pada amal perbuatan,” katanya, Awal Minggu (24/6/2024).

Hal itu ia komunikasikan menanggapi bersibalas pernyataan antara Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani lalu Menteri Manufaktur Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu juga terlihat pada inovasi berkali-kali peraturan menteri perdagangan.

Seperti diberitakan beberapa media, terjadi PHK yang mana masif pada lapangan usaha tekstil. Sebelumnya lapangan usaha garmen telah lebih lanjut dulu mengalami kemerosotan akibat banjir impor pakaian jadi maupun impor pakaian bekas.

Menanggapi masalah banjir tekstil, Menkeu menyampaikan bahwa hal itu terjadi akibat oversupply di area luar negeri juga praktik dumping, yang tersebut diketahui dilaksanakan China. Hal itu berakibat banjirnya produk-produk tekstil dalam Indonesia.

Pernyataan itu ditanggapi Menperin. Ada inkonsistensi antara pernyataan dan juga tindakan pada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Untuk menghadapi praktik dumping yang dimaksud Indonesia telah terjadi mempunyai instrumen regulasi merupakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) serta Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Masa berlaku regulasi ini sudah ada berakhir sejak 2022, namun hingga sekarang belum diperpanjang Menkeu. Padahal Menperin sudah ada mengajukan usulan ke Menkeu untuk perpanjangan tersebut.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) serta Asosiasi Produsen Serat serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku telah tiga kali bersurat ke Kemenkeu untuk audiensi, namun tak kunjung ditanggapi. Tahun 2024 saja, diperkirakan sudah ada ada 13.800 orang yang digunakan terkena PHK.

“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat negara lain?” kata Gobel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here