Anggota Komite IV DPD RI Yance Samonsabra mendorong agar layanan jasa keuangan menjangkau seluruh wilayah Papua Barat, termasuk daerah-daerah terpencil. Perluasan akses tersebut dinilai penting untuk mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yance menyampaikan hal itu dalam kegiatan FinExpo 2026 di Universitas Papua, Manokwari, Jumat. Menurut dia, penyediaan layanan keuangan di Papua Barat perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis, ketersediaan infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat setempat agar dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan ekonomi produktif.
Modal bagi sektor produktif
Akses pembiayaan yang lebih luas diharapkan dapat membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil memperoleh modal untuk mengembangkan usaha. Yance menilai keterbatasan modal menjadi salah satu alasan sektor produktif di Papua Barat belum berkembang maksimal sesuai harapan.
Sektor yang disebut antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan. Meskipun Papua Barat memiliki potensi ekonomi besar, pemanfaatannya belum optimal karena sebagian masyarakat belum memiliki modal usaha yang memadai.
Karena itu, pemerintah daerah bersama otoritas terkait diminta memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan skala usaha dan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman. Penyesuaian tersebut diperlukan agar layanan pembiayaan dapat dijangkau sekaligus tidak membebani penerima modal.
“Supaya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil bisa akses bantuan modal untuk kembangkan usaha produktif,” kata Yance.
Penguatan literasi dan perlindungan konsumen
Selain memperluas akses, Yance meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan lembaga pembiayaan nonbank mengoptimalkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman yang memadai dinilai dibutuhkan sebelum masyarakat memilih dan menggunakan produk keuangan.
Edukasi tersebut diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan indeks literasi keuangan, tetapi juga melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman online dan investasi ilegal yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Perlindungan konsumen, menurut Yance, perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam pengembangan akses layanan keuangan di Papua Barat.
Ia menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan tingkat penggunaan produk keuangan di provinsi tersebut. Berdasarkan data yang disampaikannya, indeks literasi keuangan Papua Barat berada di level 41,60 persen, sedangkan indeks inklusinya mencapai 86,75 persen.
Kolaborasi lembaga keuangan
Perbedaan angka tersebut diminta menjadi perhatian pemerintah daerah, OJK sebagai regulator, serta lembaga keuangan perbankan dan nonbank. Kolaborasi antarpihak diperlukan untuk memperluas kegiatan edukasi yang berfokus pada penguatan literasi masyarakat.
Yance mengatakan sosialisasi dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan legal, risiko kredit, serta manfaat investasi pada masa mendatang. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mampu menentukan pilihan pembiayaan dan menghindari layanan keuangan ilegal.
Dorongan perluasan akses keuangan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi produktif di wilayah terpencil. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan masyarakat agar layanan yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
Sumber: ANTARA News – Finansial
