Calon Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh, mengapresiasi peran Indonesia dalam memperjuangkan multilateralisme dan kepentingan negara-negara berkembang di organisasi tersebut.
Dalam unggahan berbahasa Indonesia melalui media sosial X yang dipantau di Jakarta, Senin, Nusseibeh menyebut Indonesia telah lama menjadi salah satu suara kuat bagi multilateralisme serta kepentingan negara berkembang di PBB.
Pernyataan itu disampaikan setelah Nusseibeh mengutip unggahan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengenai perkembangan proses pemilihan Sekjen PBB. Ia menyambut keterlibatan Indonesia dalam proses yang masih berlangsung tersebut.
Dukungan terhadap sikap Indonesia
Nusseibeh juga menyatakan dukungan terhadap pandangan Indonesia mengenai sosok yang seharusnya memimpin PBB berikutnya. Menurut dia, Sekjen PBB mendatang perlu menjunjung tinggi hukum internasional dan berperan menyatukan negara-negara di dunia.
Ia turut menekankan pentingnya reformasi yang bermakna serta hasil yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh negara anggota PBB. Sebelum mencalonkan diri sebagai Sekjen PBB, Nusseibeh pernah menjabat sebagai Wakil Tetap Uni Emirat Arab untuk PBB.
Sikap yang disampaikan Nusseibeh sejalan dengan posisi Kemlu RI dalam unggahan di akun X @Kemlu_RI pada 31 Oktober. Kementerian tersebut menyatakan Indonesia terus memantau secara dekat dinamika pemilihan Sekjen PBB, terutama setelah jajak pendapat ketujuh di Dewan Keamanan PBB pada 30 Oktober.
Kemlu RI menilai masuknya Nusseibeh dalam bursa kandidat merupakan bagian dari dinamika pemilihan yang sedang berjalan. Indonesia juga memandang proses tersebut berlangsung pada masa yang sangat kritis bagi PBB dan komunitas internasional.
Indonesia dorong pemimpin yang menyatukan
Dalam pandangan Indonesia, PBB membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, dan mendukung reformasi organisasi. Indonesia juga berharap pemimpin baru PBB dapat memperkuat suara negara-negara berkembang serta menghasilkan capaian konkret bagi seluruh negara anggota.
Hingga jajak pendapat terbaru di Dewan Keamanan PBB pada 30 Oktober, proses pemilihan belum menghasilkan keputusan yang konklusif. Berdasarkan hasil yang bocor dan dilaporkan Xinhua, mantan Wakil Presiden Kosta Rika sekaligus Sekretaris Jenderal petahana Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Rebeca Grynspan, memperoleh dukungan terbanyak.
Posisi berikutnya ditempati Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) asal Argentina. Namun, hasil tersebut belum menjadi keputusan akhir mengenai pengganti Sekjen PBB.
Pergantian Sekjen dijadwalkan 2027
Masa jabatan Sekjen PBB Antonio Guterres dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini. Penggantinya direncanakan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027.
Dengan proses pemilihan yang masih berlangsung, perhatian negara-negara anggota tertuju pada sosok yang mampu memimpin PBB di tengah situasi yang disebut Indonesia sebagai masa kritis bagi organisasi dan komunitas internasional. Dalam konteks tersebut, dukungan terhadap multilateralisme, penghormatan hukum internasional, penguatan suara negara berkembang, dan reformasi PBB menjadi isu yang ditekankan dalam pernyataan Indonesia maupun Nusseibeh.
Sumber: ANTARA News – Terkini
