JAKARTA – Menteri Tenaga juga Sumber Daya Mineral ( ESDM ), Arifin Tasrif mengaku, belum adanya rapat antar Kementerian/Lembaga yang mana mendiskusikan nasib nilai tukar Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi maupun non subsidi untuk Juli 2024.
Sama halnya dengan nilai tukar BBM , Arifin juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan tentang kelanjutan biaya listrik usai Juni 2024 ini. “Belum dibahas (rapat),” jelasnya di tempat Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Ia pun menyatakan, pihaknya mengawaitu koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu. Sebab menurutnya, sejauh ini kementeriannya telah siap mengkaji nasib subsidi BBM di dalam berada dalam tingginya nilai tukar minyak mentah dunia.
“Tanya Bu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani tuh, saya kan tiap ketika siap. Tanya beliau (Srimul) kapan mau ngumpulnya (membahas subsidi),” tutupnya.
Sebelumnya Arifin mengungkapkan, pertimbangan pemerintah menahan nilai BBM tetap saja stabil hingga Juni 2024 guna membantu pemulihan kegiatan ekonomi warga pasca pandemi COVID-19.
Arifin bilang dirinya juga akan mengeksplorasi terkait kelanjutan harga jual BBM subsidi kemudian nonsubsidi bersatu Menteri BUMN Erick Thohir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juli 2024. Namun diakuinya hingga akhir Juni, belum ada rapat lintas Kementerian maupun arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tarif BBM maupun tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2024.
Sementara itu sebelumnya alarm kenaikan biaya BBM per 1 Juli 2024, sudah dibunyikan oleh Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pelemahan rupiah hingga gejolak global menjadi indikator yang tersebut kuat terhadap penyesuaian nilai BBM. Namun, pihaknya mengakui belum ada pembahasan terkait hal tersebut.
“Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi kan jumlahnya sudah ada jelas. Jumlah subsidi tiada ada perubahan,” jelas Menko Airlangga di area Istana Negara, Jakarta, Awal Minggu (24/6/2024).
Sedangkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menambah beban anggaran subsidi BBM lalu listrik. oleh karena itu impor BBM menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Adapun asumsi nilai tukar rupiah pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata dipatok Rp15.000 per USD. Sementara, nilai tukar rupiah ketika ini sudah mencapai level Rp16.400 per USD.
“Maka yang tersebut akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang tersebut denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang mana sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang tersebut disebut efek rembesan itu dari rupiah yang mana bergerak ke dalam,” ujar Sri Mulyani di konferensi pers Kondisi Fundamental Perekonomian Terkini juga RAPBN 2025, di dalam Jakarta, kemarin.