INFOJAWATIMUR.com – Jakarta – Tagar #JanganJadiDosen yang dimaksud belakangan banyak di area media sosial X dipandang menjadi ungkapan realita upah lalu kesejahteraan dosen. Munculnya tagar itu bermula dari cuitan warganet tentang minimnya upah dosen yang tersebut tidak ada sesuai dengan beratnya beban kerja.
Menanggapi hal tersebut, pakar kebijakan umum di dalam Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas Supramudyo, menyebutkan pemerintah perlu menetapkan standar kebijakan upah dosen yang tersebut lebih lanjut optimal. “Kita perlu kembali ke grand design lembaga pendidikan Indonesia yang tersebut belakangan ini terus berubah,” ujar Gitadi melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024.
Gitadi mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan pada kebijakan upah dosen dalam Indonesia. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari kebijakan negara khususnya di tempat bidang pendidikan. Di sisi lain juga ada tuntutan ekonomi.
“Dulu, lulusan terbaik itu biasanya menjadi dosen, sekarang tambahan memilih bekerja di dalam bidang lain yang mana tunjangan atau gajinya juga lebih lanjut baik,” kata Gitadi.
Menurutnya, sistem lembaga pendidikan dalam Indonesia yang digunakan dinamis juga menjadi salah satu pemicu permasalahan ini. Orientasi lulusan sarjana kemudian diploma yang digunakan berubah juga berpengaruh pada profesi dosen, baik dari aspek kualitas maupun kebijakan yang digunakan menaunginya.
“Kalau dulu itu pembagiannya yang orientasi pekerjaan itu diploma, kalau pengembangan ilmu sarjana sampai doktor. Tapi sekarang sudah ada berubah, semua kaitannya dengan pekerjaan,” katanya sambil menambahkan, “Perubahan ini secara secara langsung maupun bukan berdampak pada profesi dosen.”
Dampak Jangka Pendek lalu Panjang
Salah satu dampak minimnya upah adalah bahwa para dosen terkadang harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, kata Gitadi, kualitas pengajaran mengalami penurunan. Hal ini dimaklumi Gitadi dikarenakan keperluan fisik masih menjadi yang mana utama dalam Indonesia.
“Memang menjadi dosen itu pilihan, tapi di praktiknya orang Indonesia sanggup dari sumber lain akibat untuk memenuhi kebutuhan,” kata Dosen Fakultas Pengetahuan Sosial dan juga Keilmuan Politik (FISIP) Unair itu.
Sementara itu, dampak jangka panjangnya, akan terjadi penurunan minat generasi muda untuk menjadi dosen pada masa mendatang. Di sisi lain, menurut Gitadi, kualitas dosen juga terprediksi akan mengalami penurunan sebab dosen bukan lagi menjadi profesi yang dimaksud banyak digandrungi.
“Sekarang ini yang digunakan terjadi adalah menurunnya tingkat kompetisi menjadi dosen. Selama kebijakan yang dimaksud ada masih seperti ini maka penurunan ini akan terjadi,” tuturnya.
Solusi, Gitadi memandang bahwa pemerintah melalui kementerian terkait seharusnya kembali terhadap grand design awal institusi belajar Indonesia. pemerintahan perlu memberikan standar yang tambahan jelas terkait rekrutmen juga penetapan penghasilan dosen melalui klasterisasi.
“Beri penghargaan bagi mereka yang tersebut terpanggil jadi dosen,” ucapnya.