INFOJAWATIMUR.com – JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan, pemerintah seharusnya memang benar menolak dan juga tak berkompromi dengan serangan ransomware. Mengapa?
“Karena kalau dibayar, akan menyuburkan aksi serupa,” ungkapnya. “Paling buruk dampaknya adalah merestorasi ulang sistem juga menata kembali data yang tersebut dienkripsi,” ia menambahkan.
Alfons menyebut, setiap departemen maupun Kementerian seharusnya telah mempunyai backup atau salinan data diluar data yg disimpan pada Pusat Informasi Nasional Sementara (PDNS 2).
“Kemungkinan buruknya adalah layanan terganggu juga ada data antar waktu yang digunakan hilang,” bebernya.
Sebaliknya, membayar tebusan ransomware adalah kebijakan berisiko. Meskipun kemungkinan besar tampak sebagai solusi tercepat untuk mendapatkan kembali akses ke data yang dienkripsi, ada beberapa risiko yang digunakan perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membayar:
1. Tidak Ada Keamanan Pemulihan Data
Meskipun membayar tebusan, tiada ada jaminan bahwa pelaku serangan akan memberikan kunci dekripsi yang mana berfungsi. Banyak perkara pada mana korban telah lama membayar tebusan tetapi tidak ada pernah menerima kunci dekripsi, atau kunci yang digunakan diberikan bukan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial lebih lanjut besar serta kehilangan data secara permanen.
2. Mendorong Serangan Lebih Lanjut
Membayar tebusan dapat memacu pelaku serangan untuk terus melakukan serangan ransomware. Ketika mereka mengamati bahwa korban bersedia membayar, merek akan semakin termotivasi untuk berusaha mencapai individu, perusahaan, atau organisasi lain. Hal ini dapat memperburuk hambatan ransomware secara global.
3. Mendanai Aktivitas Kriminal
Uang tebusan yang dimaksud dibayarkan dapat digunakan oleh pelaku serangan untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya, seperti terorisme atau perdagangan manusia. Dengan membayar tebusan, secara tiada dengan segera dapat berkontribusi pada kegiatan ilegal tersebut.
4. Reputasi yang digunakan Rusak
Jika diketahui membayar tebusan ransomware, reputasi pemerintah dapat rusak. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat.
5. Tantangan Hukum
Di beberapa negara, membayar tebusan ransomware dapat dianggap sebagai tindakan ilegal akibat dapat melanggar undang-undang anti-terorisme ataupencucianuang.
