INFOJAWATIMUR.com – Dewan Nasional Diskusi Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Agung Sedayu, mengingatkan agar pemerintah benar-benar transparan persoalan anggaran pemilihan umum 2024. Pasalnya, dana yang dimaksud naik hampir dua kali lipat bila dibandingkan pada 2019 sebesar Rupiah 45,3 triliun.
“Kita tahu bahwa anggaran pilpres 2024 itu luar biasa nilainya, Rupiah 71,3 triliun. Di sisi lain transparansinya tidaklah ada, dana sebesar itu buat apa,” ujar Agung di acara Budget Literacy Pertemuan di tempat UPN Veteran, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Menurut Agung, transparansi anggaran ini merupakan salah satu titik kunci untuk menghindari terjadinya pelanggaran. “Karena biasanya umum akan susah mengontrol, mengawasi, lalu menjaga dari supaya bukan terjadi pemborosan. Ini adalah baru bicara pemborosan, belum pelanggarannya,” tuturnya.
Tidak hanya sekali menghindari pemborosan, kata Agung, transparansi dapat menjaga dari penyalahgunaan, bahkan kemungkinan terjadinya korupsi.
Terkait anggaran yang digunakan besar ini, kata Agung, kita sebagai warga perlu untuk mengkritisi anggaran pemilihan umum yang disebutkan dan juga menggalakkan pemerintah untuk transparan.
“Negara kita ini bukanlah negara kaya, dan juga pemilihan umum ketika ini dijalankan di tempat berada dalam penduduk kita serta juga pemerintah, termasuk di tempat dalamnya dunia usaha yang tersebut masih terluka belum sembuh dari Covid-19,” kata dia.
Oleh lantaran itu, Agung menilai dana sebesar Mata Uang Rupiah 71,3 triliun itu sangat berharga lalu memohon pemerintah harus berhati-hati menggunakannya. “Setidaknya bertanggung jawab.”
Dalam kesempatan yang tersebut sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk pemilihan juga Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan penyelanggaran pemilihan memang benar membutuhkan biaya yang besar.
“Indonesia negara besar. Jumlah pemilih kita 204 jt lebih. Kita pemilunya lima surat suara, kalo dikalikan untuk surat pendapat sekadar (per orang), itu telah uang yang dimaksud sangat besar,” kata dia. Selain itu, keperluan untuk distribusi logistik hingga gaji petugas penyelenggaraan pemilihan raya juga membutuhkan anggaran yang besar.