Penyaluran KUR di Jawa-Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp150,5 triliun, tetapi sekitar 78 persen masih terserap di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
redaksi566 Posts
KAJI Indonesia dan BAZNAS Jatim Jajaki Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Dorong UMKM Naik Kelas
Melalui penguatan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran, penerima manfaat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usahanya secara bertahap.
GoPay Luncurkan Investasi Emas Digital Mulai Rp1.000
GoPay meluncurkan fitur investasi emas digital yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual emas secara instan mulai Rp1.000 melalui aplikasi GoPay.
SIER Promosikan Kawasan Industri Jawa Timur kepada Pengusaha Taiwan
PT SIER memperkenalkan potensi kawasan industri Jawa Timur kepada delegasi pengusaha Taiwan dalam forum ekonomi di Kabupaten Tangerang.
WGC: Akses Layanan Keuangan Dorong Minat Investasi Emas Digital di Indonesia
Riset WGC dan BCG menyebut akses melalui lembaga keuangan tepercaya memperluas investasi emas digital di Indonesia, dengan awareness mencapai 76 persen.
KAI Palembang Layani 1.160 Wisman hingga September 2026
KAI Divre III Palembang melayani 1.160 wisatawan mancanegara pada Januari-September 2026, dengan Stasiun Kertapati menjadi titik keberangkatan atau kedatangan terbanyak.
BPKH Perkuat Diversifikasi Investasi Dana Haji, Kelolaan Capai Rp185,73 Triliun
BPKH memperkuat strategi investasi dana haji melalui diversifikasi portofolio dan penjajakan investasi strategis di ekosistem haji untuk meningkatkan manfaat bagi jamaah.
Transaksi BRILink Agen Capai Rp1.270 Triliun hingga September 2026
BRI mencatat volume transaksi BRILink Agen mencapai Rp1.270 triliun hingga September 2026, dengan 1,06 juta agen yang menjangkau sekitar 80 persen desa di Indonesia.
KemenUMKM Dorong Kopi Jayawijaya Jadi Produk Unggulan Papua Pegunungan
KemenUMKM mendorong pengembangan kopi Jayawijaya melalui budidaya dan pengolahan higienis agar menjadi produk unggulan serta sumber pendapatan masyarakat asli.
BPK Temukan Masalah Pengelolaan Keuangan Negara Rp49,28 Triliun
BPK menemukan masalah pengelolaan keuangan negara senilai Rp49,28 triliun dalam IHPS I 2026, mencakup dana pendidikan, kesehatan, dan penerimaan daerah.
