Sejumlah perkembangan ekonomi mewarnai pemberitaan selama 11-17 Oktober 2026. Isunya mencakup fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, penghargaan untuk petani perempuan Indonesia, kesiapan koperasi desa, konsolidasi industri BPR-BPRS, hingga pengembangan budidaya benih lobster.
Rangkaian informasi tersebut dirangkum Kantor Berita ANTARA dan mencerminkan perhatian pemerintah serta lembaga terkait terhadap penguatan usaha kecil, ketahanan pangan, kelembagaan ekonomi daerah, jasa keuangan, dan sektor kelautan.
Sertifikasi halal gratis bagi UMKM
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitasi itu disiapkan menjelang penerapan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari persiapan menjelang berlakunya kewajiban halal. Materi sumber tidak merinci jumlah penerima, mekanisme pendaftaran, maupun jenis produk yang tercakup dalam program gratis tersebut.
Pengakuan untuk petani perempuan Indonesia
Dua petani perempuan Indonesia, Rulyantina dari Pandeglang, Banten, dan Istiqamah dari Aceh, memperoleh penghargaan 100 Women Heroes FAO 2026. Penghargaan itu diberikan di Roma, Italia.
Keduanya mendapat pengakuan atas kontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan pertanian. Sumber tidak memuat rincian bentuk kontribusi masing-masing maupun proses penilaian penghargaan tersebut.
Pemerintah memantau koperasi desa
Pemerintah melakukan pemantauan terhadap kesiapan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemantauan itu ditujukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha.
Belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai jenis kendala yang ditemukan, tahapan pemantauan, atau ukuran operasional yang digunakan pemerintah dalam evaluasi tersebut.
Konsolidasi BPR dan pengembangan lobster
Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan 117 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) menjadi 33 BPR/BPRS selama 2026 hingga September. Pada saat yang sama, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan untuk penggabungan.
Kebijakan penggabungan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam industri bank perekonomian rakyat pada periode laporan. Sumber tidak menjelaskan alasan setiap penggabungan ataupun rincian lembaga yang terlibat.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan langkah tersebut ditempuh untuk mengoptimalkan potensi benih bening lobster (BBL) Indonesia.
Potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor per tahun. Pengembangan budidaya disebut menjadi cara untuk mengoptimalkan potensi tersebut, tetapi materi sumber tidak memuat target produksi, lokasi fasilitas, maupun jadwal pelaksanaan program.
Kelima isu itu menjadi bagian dari rangkuman berita ekonomi yang diberitakan ANTARA selama sepekan hingga 17 Oktober 2026, dengan cakupan kebijakan pemerintah, capaian pelaku sektor pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi, konsolidasi perbankan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
