BPS butuh total Rp6 triliun untuk penghargaan Sensus Kondisi Keuangan 2026

0
21
BPS butuh total Rp6 triliun untuk penghargaan Sensus Kondisi Keuangan 2026

INFOJAWATIMUR.com – DKI Jakarta – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan dan juga implementasi Sensus Kondisi Keuangan 2026 hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia Adininggar Widyasanti pada Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan bahwa acara yang dimaksud pula yang mana memproduksi pihaknya mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di area luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, terhadap Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, lantaran Sensus Sektor Bisnis 10 tahunan yang dimaksud akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan pada pengambilan data tidak sampling, melainkan pendataan lengkap melawan seluruh unit bidang usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Perekonomian 2026 hanya itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia.

Terkait lamanya waktu yang dimaksud dibutuhkan, ia menuturkan bahwa keberadaan teknologi kemudian digitalisasi tidak ada dan juga merta mengempiskan durasi pelaksanaan sensus yang disebutkan lantaran paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) pada proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei terhadap responden-responden yang digunakan sudah ada terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Kondisi Keuangan 2026, Amalia menyatakan bahwa tingginya biaya yang digunakan dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang dimaksud sudah pernah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei yang disebutkan termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Taraf Kebahagiaan (SPTK), Susunan Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), juga Survei Hortikultura Peluang Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk kegiatan inisiatif baru BPS untuk 2025 yang dimaksud tidaklah pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang benar betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di dalam 2025,” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here