INFOJAWATIMUR.COM-Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji (Menhaj) dan Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Pemanggilan mendadak ini dilakukan guna mendengarkan langsung laporan komprehensif serta cetak biru (blueprint) perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, yang merangkum 20 poin reformasi mendasar.
Langkah tegas Kepala Negara ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perombakan total pada sistem manajemen haji nasional. Presiden Prabowo menginginkan agar pelaksanaan rukun Islam kelima bagi jemaah Indonesia ke depan berjalan lebih humanis, efisien, dan bebas dari sengkarut yang kerap berulang setiap tahunnya.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Menhaj dan Wamenhaj memaparkan secara rinci 20 pasal perbaikan strategis. Poin-poin tersebut mencakup transformasi menyeluruh, mulai dari tata kelola keuangan, standarisasi fasilitas pemondokan di Arab Saudi, mitigasi kepadatan di Mina dan Arafah, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta katering bagi jemaah.
Ditemui usai menghadap Presiden, Menteri Haji menegaskan bahwa 20 poin perbaikan ini merupakan respons langsung atas instruksi ketat Presiden Prabowo yang menuntut adanya perubahan nyata dan terukur pada musim haji 2026.
“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah haji kita. Ke-20 poin yang kami laporkan tadi adalah hasil evaluasi mendalam dan langsung kami formulasikan sebagai standar operasional baru,” ungkap Menhaj kepada awak media di Hambalang.
Salah satu fokus krusial yang digarisbawahi dalam laporan tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital terintegrasi untuk memantau pergerakan dan logistik jemaah secara real-time. Selain itu, diplomasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi juga terus diintensifkan guna mengamankan lokasi tenda dan fasilitas terbaik bagi jemaah asal Indonesia.
Wamenhaj menambahkan, Presiden Prabowo menyambut positif peta jalan perbaikan yang disodorkan dan meminta jajaran Kementerian Haji untuk segera mengeksekusi langkah-langkah taktis di lapangan tanpa menunda waktu.
“Presiden menginstruksikan agar tidak ada lagi kompromi terkait hak-hak jemaah. Semua lini, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan di tanah suci, harus berjalan dengan presisi tinggi,” pungkas Wamenhaj.
Pertemuan di Hambalang ini menjadi sinyal kuat dari istana bahwa reformasi birokrasi dan pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan haji, kini berada di bawah pengawasan langsung dan ketat dari Presiden Prabowo.
