Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi data pemerintah melalui government technology (GovTech) mampu menekan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Dalam uji coba di Banyuwangi, tingkat bansos salah sasaran disebut turun dari 77,6 persen menjadi kurang dari 10 persen.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam Reuni Akbar Institut Teknologi Del (IT Del) di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, uji coba penerapan GovTech tidak hanya menunjukkan manfaat integrasi data, tetapi juga membantu pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan administrasi dan program pemerintahan.
Uji coba GovTech di Banyuwangi
Luhut menjelaskan, pemerintah memperbaiki berbagai masalah yang ditemukan selama pelaksanaan uji coba tersebut. Salah satu hasil yang disorot adalah perubahan tingkat ketidaktepatan sasaran bansos, yang sebelumnya berada di angka 77,6 persen.
Setelah dilakukan perbaikan melalui integrasi data, tingkat bansos yang tidak tepat sasaran diperkirakan berada di bawah 10 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator manfaat awal dari pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan data pemerintah.
Integrasi itu terus dikembangkan dengan menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Data yang telah terhubung kemudian mulai dianalisis menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Target peluncuran pada Oktober 2026
Luhut menyebut perkembangan GovTech saat ini telah mencapai hampir 80 persen. Ia menargetkan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sistem tersebut pada Oktober 2026.
Pemerintah juga menargetkan seluruh data pemerintah berbasis ID pada akhir 2026. Dengan sistem tersebut, Indonesia diharapkan memiliki digital single ID yang dapat menghubungkan identitas dan data dalam ekosistem pemerintahan.
Luhut mengatakan Presiden telah memberikan instruksi agar proses integrasi data terus dilanjutkan. Pengembangan GovTech akan dilakukan secara bertahap hingga sistem tersebut dapat diterapkan secara lebih menyeluruh.
Potensi efisiensi dan penghematan
Selain memperbaiki ketepatan penyaluran bansos, penerapan GovTech secara luas dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan. Sistem terintegrasi diharapkan dapat menutup berbagai celah kebocoran serta membangun ekosistem kerja yang lebih transparan.
Luhut memperkirakan pemanfaatan government technology dapat menghasilkan penghematan lebih dari Rp1.200 triliun. Ia mengaitkan penghematan itu dengan upaya menekan kebocoran, meningkatkan efisiensi, dan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Luhut, transformasi digital pemerintahan juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Namun, materi yang disampaikan menempatkan manfaat tersebut sebagai potensi yang diharapkan dari penerapan GovTech secara menyeluruh.
Dengan integrasi data yang terus berjalan, pemerintah berupaya membangun sistem yang dapat digunakan lintas kementerian dan lembaga. Tahapan berikutnya mencakup penyelesaian pengembangan GovTech, penerapan basis ID pada data pemerintah, serta rencana peluncuran sistem pada Oktober 2026.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
