Pemerintah menyiapkan bantuan pangan dan subsidi beras menghadapi kemarau, sementara mitigasi risiko El Nino dilakukan pada fasilitas energi, termasuk kilang LNG Tangguh.
INFOJAWATIMUR.com
Recent News
Likuidasi Dana Pensiun Jiwasraya Harus Tetap Menjaga Hak Peserta
Pembubaran dana pensiun tidak otomatis menghapus hak peserta. Kasus Jiwasraya menegaskan pentingnya pemisahan aset dana pensiun dari kekayaan perusahaan.
TNBTS Tutup Total Wisata Gunung Bromo untuk Percepat Pemadaman Kebakaran
TNBTS menutup total aktivitas wisata Gunung Bromo dari empat pintu masuk untuk mempercepat pemadaman kebakaran dan menjaga keselamatan pengunjung.
MK Soroti Mekanisme Penetapan Status Bencana, Kecepatan dan Kepastian Jadi Pertimbangan
Pembaca : 178Jakarta, INFOJAWATIMUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mekanisme penetapan status bencana perlu memberikan…
Pemerintahan Trump Kritik Kerja Sama Ford dengan Perusahaan China
Pemerintahan Trump mengkritik hubungan bisnis Ford dengan sejumlah perusahaan China, sementara Ford membela investasinya di fasilitas baterai Michigan.
Akademisi Unika Atma Jaya Tekankan AI Harus Menjunjung Martabat Manusia
Akademisi Unika Atma Jaya menilai perkembangan AI harus memperkuat kemampuan manusia, bukan membangun ketergantungan atau mengurangi daya kritis.
Ekonom: Kerja Sama BRICS Tak Bertentangan dengan Aksesi Indonesia ke OECD
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menilai kerja sama Indonesia dengan BRICS dapat berjalan bersamaan dengan proses aksesi OECD karena keduanya memiliki lini masa berbeda.
Biar Tak Boncos, Pemuda Karang Taruna Sawahan Belajar Hitung HPP dan Pembukuan Digital
para pemuda diharapkan tidak hanya terdorong memulai usaha, tetapi juga memiliki kemampuan mengelolanya sejak dari hal paling mendasar
MK Ubah Mekanisme Penetapan Bencana Nasional, Minimal Tiga Indikator dengan Jumlah Korban sebagai Utama
Pembaca : 212Jakarta, INFOJAWATIMUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah mekanisme penetapan status dan tingkat bencana…
Filep Wamafma Minta Hak Ulayat Papua Diakomodasi dalam RUU Reforma Agraria
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta RUU Reforma Agraria melindungi hak ulayat Papua dan mengatur persetujuan masyarakat adat sebelum penerbitan izin atau konsesi.
