Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk mengintegrasikan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan itu disampaikan setelah Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Medan, Rabu.
Menurut Bobby, kerja sama antardaerah perlu diarahkan pada penguatan rantai nilai komoditas, pembangunan konektivitas, percepatan proyek, serta pengamanan pasokan pangan. Keempat skema tersebut ditawarkan sebagai upaya agar potensi ekonomi Sumatera tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing provinsi.
Hilirisasi komoditas unggulan
Skema pertama yang diajukan adalah mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menuju basis industri. Bobby mencontohkan komoditas kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan.
Angka tersebut, menurut dia, menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera. Integrasi antarprovinsi diharapkan dapat menghubungkan daerah penghasil dengan kegiatan industri yang mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah.
Skema kedua berkaitan dengan pengembangan kawasan terintegrasi antarprovinsi, terutama pada sektor logistik. Bobby menyebut jalur logistik berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Ia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan karakteristik komoditas yang serupa, termasuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari sejumlah daerah dapat dikonsolidasikan dan dikirim melalui jalur logistik internasional secara lebih efisien.
Jalur ekspor dan pembiayaan proyek
Bobby menyebut konektivitas itu dapat memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India. Usulan tersebut menempatkan infrastruktur logistik sebagai bagian penting dari strategi penguatan daya saing komoditas Sumatera.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dengan pelaksanaan yang tepat waktu. Bobby menilai masih banyak rencana kerja sama antardaerah yang berhenti pada tahap wacana sehingga diperlukan mekanisme yang lebih berorientasi pada realisasi.
Sebagai bagian dari skema itu, ia mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek kawasan, dengan konsep yang disebut menyerupai Danantara di tingkat nasional.
Bobby juga menyampaikan gagasan sindikasi perbankan pembangunan daerah yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi se-Sumatera. Skema pembiayaan bersama itu diarahkan untuk mendukung proyek yang manfaatnya mencakup lebih dari satu provinsi.
Ketahanan pangan daerah
Skema keempat berfokus pada stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Bobby menekankan pentingnya ketersediaan cadangan pangan, terutama bagi wilayah terluar dan kepulauan.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membangun gudang penyangga pangan di Pulau Nias. Gudang tersebut terintegrasi dengan akses pelabuhan dan ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan itu.
Bobby mengusulkan agar daerah-daerah terluar memiliki stok pangan atau buffer stock dengan cadangan minimal untuk kebutuhan selama tiga bulan. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menjaga pasokan sekaligus mengurangi tekanan terhadap harga kebutuhan pokok.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya terhadap usulan Bobby Nasution. Ia berharap kerja sama antardaerah dapat berlanjut sehingga Sumatera berkembang sebagai satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
Al Haris mengatakan komitmen dalam rapat koordinasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat peran provinsi-provinsi di Sumatera. Dengan demikian, kerja sama itu tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.
Sumber: ANTARA News – Bisnis
