INFOJAWATIMUR.COM – Maraknya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alarm penting bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Legalitas, standar higiene sanitasi, kualitas bahan baku hingga proses distribusi makanan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Sidoarjo, Jawa Timur, turut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena di sisi lain keberadaan program MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi siswa maupun keluarga.
Persoalan keamanan pangan akhirnya tidak hanya menyangkut kualitas makanan yang disajikan. Tata kelola dapur, legalitas, kompetensi tenaga pengolah makanan, standar operasional prosedur hingga pengawasan terhadap seluruh rantai produksi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Legalitas Tak Boleh Sekadar Formalitas
Direktur INDOCERTI, Mario Sultan, menilai legalitas dapur SPPG tidak boleh dipahami hanya sebatas pemenuhan dokumen administratif.
Saat dihubungi reporter INFOJAWATIMUR.COM melalui sambungan telepon, Mario mengatakan legalitas merupakan fondasi agar operasional sebuah dapur dapat berjalan secara tertib, memiliki standar yang jelas serta dapat diawasi.
“Legalitas bagi dapur SPPG itu bukan sekadar formalitas administratif. Legalitas adalah fondasi agar sebuah dapur dapat beroperasi secara tertib, dapat diawasi, dan memiliki standar yang jelas,” kata Mario.
Menurut dia, penyelenggaraan dapur SPPG juga tidak hanya berkaitan dengan badan usaha maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dalam proses penyediaan makanan untuk masyarakat dalam jumlah besar, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian, mulai dari higiene dan sanitasi, kompetensi tenaga yang menangani makanan, sistem keamanan pangan hingga kelengkapan dokumen dan SOP operasional.
“Dalam konteks dapur SPPG, kita tidak hanya berbicara mengenai badan usaha atau NIB. Ada aspek higiene sanitasi, kompetensi tenaga yang menangani makanan, sistem keamanan pangan, sampai dokumen dan SOP operasional,” ujarnya.
Mario menambahkan, berdasarkan pendampingan yang dilakukan INDOCERTI, kebutuhan dapur MBG maupun SPPG tidak berhenti pada legalitas badan usaha.
Menurutnya, pengelola juga perlu memperhatikan pemenuhan berbagai standar dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Di INDOCERTI, kami melihat kebutuhan SPPG tidak berhenti pada legalitas badan usaha. Untuk dapur MBG atau SPPG juga perlu memperhatikan kebutuhan seperti SOP, SLHS, halal, serta sistem manajemen keamanan pangan HACCP, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Mario menekankan, dapur yang memberikan layanan makanan dalam skala besar semestinya memiliki sistem pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Prinsipnya sederhana, dapur yang melayani masyarakat dalam jumlah besar harus memiliki legalitas yang jelas dan sistem pengendalian yang jelas. Dan itu bisa tersertifikasi dengan baik,” katanya.
Pengawasan Harus Berjalan dari Bahan Baku hingga Distribusi
Selain aspek legalitas, pengawasan proses pengolahan makanan juga menjadi salah satu faktor utama dalam mencegah terjadinya keracunan.
Pengawasan idealnya dilakukan sejak bahan makanan diterima dari pemasok, penyimpanan, proses memasak, pemorsian hingga makanan didistribusikan kepada siswa.
Kualitas air, kebersihan alat memasak, suhu penyimpanan, kondisi bahan pangan hingga kebersihan tenaga penjamah makanan harus dipastikan sesuai standar.
Risiko kontaminasi silang juga perlu menjadi perhatian serius. Bahan makanan mentah dan makanan yang sudah matang harus ditangani dengan prosedur berbeda untuk mencegah perpindahan bakteri maupun mikroorganisme berbahaya.
Karena itu, kepemilikan dokumen atau sertifikat harus berjalan bersamaan dengan penerapan standar secara konsisten di lapangan.
MBG Dinilai Membantu Pengeluaran Orang Tua
Di tengah kekhawatiran mengenai keamanan pangan, Program MBG tetap mendapatkan respons positif dari sebagian wali murid.
Ayu, wali murid SMK GIKI 1 Surabaya, mengaku menyambut baik keberadaan program tersebut karena dinilai membantu mengurangi pengeluaran keluarga untuk kebutuhan makan anak selama berada di sekolah.
“Kami sangat menyambut program MBG dengan suka cita karena memang mengurangi budget orang tua dalam memberikan asupan makanan dan uang saku untuk anak sekolah. Sehingga kami bisa lebih berhemat,” kata Ayu kepada reporter INFOJAWATIMUR.COM.
Menurut Ayu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa dan keluarganya. Program tersebut juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar dapur SPPG.
“Dengan adanya MBG juga mampu menyerap produk UMKM di sekitar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan dua sisi manfaat yang diharapkan dari program MBG. Selain membantu pemenuhan asupan makanan bagi siswa, program ini juga berpotensi menciptakan pasar bagi produk pangan masyarakat dan pelaku UMKM.
UMKM Lokal Berpeluang Masuk Rantai Pasok
Keberadaan dapur SPPG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari. Mulai dari beras, sayuran, buah, telur, daging ayam, ikan, tahu, tempe hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
Kebutuhan tersebut membuka peluang bagi UMKM, petani, peternak maupun pemasok lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok Program MBG.
Apabila dikelola dengan baik, keberadaan SPPG dapat memberikan efek ekonomi yang lebih luas bagi wilayah tempat dapur tersebut beroperasi.
Namun keterlibatan UMKM lokal juga harus dibarengi dengan standar mutu bahan pangan yang ketat. Penyerapan produk masyarakat tidak boleh mengesampingkan faktor keamanan, kualitas serta kemampuan penelusuran asal bahan pangan.
Pemasok perlu memastikan bahan yang dikirim dalam kondisi baik, sementara SPPG bertanggung jawab melakukan pemeriksaan sebelum bahan tersebut masuk ke proses produksi.
Manfaat Besar Harus Diikuti Jaminan Keamanan
Program MBG memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar anak, yakni pemenuhan makanan dan gizi selama menjalani kegiatan pendidikan.
Bagi sebagian orang tua, keberadaan makanan di sekolah dapat mengurangi kebutuhan uang saku maupun biaya menyiapkan bekal setiap hari.
Namun manfaat tersebut harus diikuti dengan jaminan bahwa makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi.
Kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa sistem keamanan pangan harus diterapkan secara disiplin, bukan hanya ketika muncul persoalan.
Pengawasan harus dilakukan secara rutin mulai dari pemasok bahan pangan, kondisi dapur, kompetensi petugas, proses pemasakan hingga distribusi makanan.
Transparansi juga menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Wali murid perlu memperoleh kepastian bahwa dapur yang menyediakan makanan bagi anak mereka telah memenuhi persyaratan dan menjalankan prosedur keamanan pangan dengan benar.
Jangan Tunggu Ada Korban
Besarnya skala Program MBG membuat aspek keamanan pangan tidak dapat ditawar.
Satu dapur SPPG dapat memproduksi dan mendistribusikan ribuan porsi makanan dalam satu hari. Kesalahan dalam satu tahapan proses berpotensi berdampak kepada banyak penerima manfaat sekaligus.
Karena itu, legalitas seharusnya menjadi pintu masuk untuk membangun tata kelola, bukan sekadar dokumen yang dipenuhi pada awal operasional.
Penerapan SOP, higiene sanitasi, pengawasan bahan baku, kompetensi petugas dan sistem keamanan pangan perlu menjadi budaya kerja sehari-hari di setiap dapur.
Di sisi lain, manfaat MBG bagi keluarga dan peluang ekonomi bagi UMKM lokal juga perlu terus dijaga.
Tantangan pemerintah dan pengelola SPPG kini adalah memastikan tujuan pemenuhan gizi, keamanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.
Sebab bagi masyarakat, keberhasilan MBG bukan semata-mata diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa aman makanan tersebut dikonsumsi dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh keluarga serta ekonomi di sekitarnya.
